Proyek  Pembangunan Jalan Puncak II Dilirik Investor Asing 

Proyek  Pembangunan Jalan Puncak II Dilirik Investor Asing 
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Bogor - Jalan Puncak II atau poros timur tengah kemungkinan akan di kerjasamakan dengan badan usaha atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai arahan Pemprov Jabar. Bahkan, kabarnya beberapa investor asing sudah melirik proyek insfrastruktur ini.

Rencana pembangunan Jalan Puncak II itu karena pemerintah pusat belum menjawab proposal dari Pemkab Bogor mengenai usulan agar pemerintah pusat membiayai pembangunan Jalan Puncak II.

Usulan pembiayaan Jalan Puncak II sebelumnya diusulkan Pemkab Bogor agar ditanggung pemerintah pusat dikarenakan biaya pembangunan Jalan Puncak II yang mencapai Rp1,25 triliun hingga memberatkan pemerintah daerah apabila dianggarkan lewat APBD I atau II dalam jangka waktu satu hingga dua tahun.

"Sistem KPBU bisa saja digunakan asalkan disetujui oleh kepala daerah dan DPRD-nya, nanti dalam kurun lima atau sepuluh tahun atau sesuai perjanjian pemerintah daerah akan membayar biaya pembangunannya dengan cara dicicil," ucap Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati, Senin (16/9/2019).

Dia menambahkan, Pemkab Bogor maupun Pemprov Jabar bisa meniru Kabupaten Banyuwangi, Jawa Tmur yang membayar biaya pembangunan jalannya kepada pihak investor dengan tambahan biaya dari Pemprov Jawa Timur dan juga pemerintah pusat.

"Perhitungan pembiayaan pembangunannya harus cermat hingga tidak memberatkan pemerintah, pembayaran pun nantinya bisa ditanggung bersama oleh Pemprov Jawa Barat dengan pemerintah pusat hingga tidak memberatkan APBD dan kita pun bisa mengalokasikan APBD ke bidang lain yang tak kalah pentingnya," tambahnya.

Sarifah menjelaskan sampai sejauh ini, Pemkab Bogor pun sudah beberapa kali dikunjungi beberapa investor asing dari negara Asean ataupun Asia yang ingin membangun Jalan Puncak II.

"Sudah beberapa investor lokal maupun asing yang ingin menanamkan modalnya dengan membangun Jalan Puncak II, namun hal itu baru dijajaki oleh masing-masing pihak namun rencana ini sebelumnya harus disetujui oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor," jelas Sarifah.

Salah satu pengusaha muda asal Kabupaten Bogor yang tak mau disebutkan namanya menuturkan  dirinya sudah pernah mempertemukan investor asing  dengan Pemkab Bogor dan masih menunggu persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor untuk  mengerjakan proyek pembangunan Jalan Puncak II tersebut.

"Dengan adanya investor asing maupun lokal yang mau membangun Jalan Puncak II ini kan membantu pemerintah daerah, karena dengan biaya Rp1,25 triliun tentunya sangat memberatkan  APBD I ataupun II. Nanti sesuai perjanjian pemerintah tinggal membayar angsurannya ke pihak investor sementara seluruh masyarakat sudah bisa menikmati insfrastruktur jalan tersebut karena Jalan Puncak II bukanlah jalan berbayar atau jalan tol," tuturnya.

Dia melanjutkan, dengan dibangunnya Jalan Puncak II tidak akan merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) asalkan pemerintah daerah tegas dalam menegakkan aturan.

"Saya optimis pembangunan dilapangan akan sesuai RTRW, misalnya objek wisata yang boleh dibangun di Kawasan Puncak II khusus agrowisata dan usaha pdndukung lainnya hingga daerah tersebut tetap menjadi daerah resapan air," lanjutnya. (Reza Zurifwan)
 

Loading...