Emil Bentuk Tim Gugus, Penanganan Sungai Cileungsi Tak Efektif?

Emil Bentuk Tim Gugus, Penanganan Sungai Cileungsi Tak Efektif?
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri). (Reza Zurifwan)

INILAH, Bandung- Gubernur Jabar, Ridwan Kamil akhirnya mengambil sikap soal pencemaran Sungai Cileungsi di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi akibat limbah industri.

Ridwan Kamil menggelar rapat terbatas bersama jajaran Pemkot Bekasi, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (16/9/2019). Ini merupakan tindak lanjut KOPDAR-GWPP Wilayah I Jabar. 

Dalam rapat tersebut, Ridwan Kamil meminta kepala daerah di dua daerah tersebut untuk membentuk gugus tugas atau tim terpadu yang beranggotakan aparat Muspika,  TNI dan Polisi.

"Tercemarnya Sungai Cileungsi baik itu karena limbah industri maupun sampah warga, harus kita sikapi dengan gugus tugas yang beranggotakan Muspika, TNI dan Polisi," kata Ridwan Kamil kepada wartawan, Senin (16/9).

Ia menerangkan dirinya punya maksud melibatkan TNI dalam gugus tugas penangganan tercemarnya Sungai Cileungsi karena setelah dirinya amati para pemilik pabrik takut sama TNI.

"Kalau Satpol PP yang bergerak mohon maaf mereka pemilik pabrik masih berani melawan, kalau sama TNI mereka takut. Gugus tugas ini berhasil kami terapkan dalam penangganan tercemarnya Sungai Citarum," terangnya.

Kepada Sekda Kabupaten Bogor dan Sekda Kota Bekasi, Emil panggilan akrabnya memerintahkan dalam tiga bulan kedepan untuk membentuk gugus tugas penangganan tercemarnya Sungai Cileungsi.

"Ga usah banyak mikir, copy paste aja  dari gugus tugas penangganan tercemarnya Sungai Citarum dan libatkan Dandim 067 Kabupaten Bogor dan Dandim 057 Kota Bekasi dalam gugus tugas penangganan Sungai Cileungsi," pinta Emil.

Ia melanjutkan kepada pabrik yang biasa membuang limbahnya ke Sungai Cileungsi, jajaran pemerintah daerah akan memberikan waktu untuk memperbaiki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) miliknya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan jajarannya terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama TNI dan Polres Bogor sudah melakukan penindakan terhadap pabrik yang kerap membuang limbah industrinya ke Sungai Cileungsi.

"Total ada 54 pabrik yang berada di bantaran Sungai Cileungsi dimana 23 pabrik diantaranya tidak memiliki izin IPAL, ada 1 pabrik yang kami limpahkan ke Polres Bogor, 3 pabrik sedang ditanggani Polda Jawa Barat, 3 pabrik sedang dibina Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 1 pabrik akan direlokasi karena tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)," jelas Iwan.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan pada Bulan September  dan Oktober ini, tim gabungan juga sudah menutup pipa pembuangan limbah ke Sungai Cileungsi maupun Sungai Cikeas.

"Selain itu kami akan memasang nano bubble dan gelembung nano untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Kepada pemilik pabrik yang tetap membandel limbahnya ke Sungai Cileungsi kami tidak lagi menggunakan peraturan daerah  (Perda)  Provinsi Jawa Barat nomor 2 Tahun 2017 tentang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) tetapi menggunakan  pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman maksimal penjara 3 tahun dan denda maksimal Rp3 miliar," tambahnya. 

Terpisah, Kepala Ombudsman RI perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho mengkritisi pembentukan gugus tugas penangganan Sungai Cileungsi seperti halnya di Sungai Citarum yang dalam melakukan penutupan IPALnya beberapa waktu lalu  tidak disertai kajian ilmiah seperti air limbah diuji dalam laboratarium.

"Penutupan IPAL oleh gugus tugas Sungai Citarum saya dapat kabar hanya berdasarkan visual saja dan bukannya berdasarkan hasil kajian ilmiah seperti uji laboratarium atau apakah IPALnya ada izin atau tidak,  harusnya pendekatan yang dilakukan cukup dengan ketegasan hukum yang dilakukan DLH atau Tim Gakkum KLHK bersama aparat kepolisian dengan menggunakan pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup," ucap Teguh.

Ia menuturkan pembentukan gugus tugas penanggulangan pencemaran Sungai Cileungsi diperkirakan tidak akan efektif, karena gugus tugas penanggulangan pencemaran Sungai Citarum melalui program Cjtarum Harum bisa dianggap tidak efektif.

"Soal efektifitas gugus tugas kan harus dilihat dari  indikator penanggulang pencemaran yang ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup apakah tingkat pecemaran lingkungan di Sungai Citarum menurun? Kami meminta  tim Gakkum KLHK jangan terlalu fokus ke pengawasann perusahaan besar seperti freeport dan newmont tetapi abai ke pencemaran yang berdampak besar ke lingkungan di wilayah di megapolitan yang jumlah total penduduknya bisa mencapai 20 juta jiwa," tuturnya. (Reza Zurifwan) 

Loading...