DPRD Kota Bogor Pertanyakan Program Batik ASN

DPRD Kota Bogor Pertanyakan Program Batik ASN
Foto: Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengkritisi langkah Pemkot Bogor yang menerbitkan Surat Edaran bernomor 025/2174-Adekon dan KS tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor di lingkungan Pemerintahan Kota Bogor ditandatangani Wali Kota Bogor Bima Arya.

Diketahui, surat edaran itu diterbitkan untuk menindaklanjuti persetujuan Walikota terhadap usulan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bogor nomor 537/025/IX/2018-DESK tertanggal 3 September 2018 perihal permohonan penggunaan batik ASN Kota Bogor sebagai seragam ASN Pemkot Bogor. Dalam surat edaran juga  tertera bahwa untuk pengadaan bahan pakaian batik ASN terdapat di Bagian Administrasi Perekonomiam dan Kerjasama Setda Kota Bogor sebagai Sekretariat Dekranasda Kota Hujan.

Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mengatakan, kebijakan tersebut terkesan aneh. Lantaran, ASN harus membeli secara masing-masing batik tersebut seharga Rp225 ribu per dua meter. 

"Ya, kalau ditotal setiap ASN harus mengeluarkan uang Rp400 ribu. Apa itu tidak memberatkan pegawai? Kami sih mendukung saja, kalau tidak terlalu membebani dan membantu pengusaha kecil menengah. Tapi kan masalahnya bagaimana dengan ASN yang golongannya rendah," kata Saeful kepada wartawan, Selasa (17/9/2019).

Saeful juga mempertanyakan, mengapa usulan Dekranasda seputar batik ASN itu serta merta disetujui. 

"Apa latar belakangnya? Menghidupkan ekonomi usaha batik kah? Pengusaha yang mana? Ada berapa produaen batik itu? Kalau cuma segelintir ya tidak fair. Apabila melihat kondisi perekonomian yang cenderung lesu, alangkah baiknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sambil melihat perkembangan ekonomi ke depannya. Sekarang pakai saja batik Korpri," tambahnya.

Saeful menegaskan, pihaknya mendukung apabila penggunaan batik tersebut untuk identitas ASN Kota Bogor dan memajukan pengusaha. 

"Tetapi jangan dijadikan sebagai politik identitas," tegasnya.

Sementara itu, Kasubag Pengembangan Usaha Daerah Setdakot Bogor Sopyan Ari Taufik mengatakan kemampuan Industri Kecil Menengah (IKM) ini terbatas dari sisi material dan sisi sumber daya manusia (SDM) tidak banyak sehingga pembuatan batik ASN itu dilakukan secara bertahap. 

"ASN ada 7.000 lebih, kemampuan pengrajin 500 helai per bulan dari lima perajin. Untuk pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah pakai saat launching beberapa waktu lalu. Per bulan mesti keluar 500 saja, siapa yang pesan duluan itu yang kami akomodir," ujar Sopyan. (Rizki Mauludi)

Loading...