HMI Cirebon Tuntut Revisi Undang Undang KPK Dicabut

HMI Cirebon Tuntut Revisi Undang Undang KPK Dicabut
Foto: Inilah/Maman Suharman

INILAH, Cirebon – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Rabu (18/9/2019). HMI menuntut pemerintah mencabut revisi undang undang KPK nomor 30 tahun 2002 karena akan membuat cukong berpesta pora.

"Mana janji pemerintah yang akan menguatkan KPK. Ini malah melemahkan KPK dan membuat koruptor bisa bertindak semena mena," kata Korlap Aksi Bambang Hermanto.

Menurut Bambang, KPK sedang berduka karena kewenangannya mulai dikebiri. Pelemahan undang undang KPK adalah bentuk ketakutan penguasa yang merasa terancam. Seharusnya, pemerintah menolak revisi tersebut, bukan menyetujui.

"Ini sudah tidak benar. KPK terus dilemahkan, lalu bagaimana mereka bekerja memberantas korupsi. Tolong pemerintah dan wakil rakyat dengar suara kami, dengar suara rakyat," ujarnya.

HMI juga menuding kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan merupakan bentuk konspirasi. Mereka menuntut pemerintah segera membentuk tim investigasi mengusut tuntas kebakaran hutan tersebut. Pemerintah harus fokus kepada kebakaran hutan bukan menyepakati revisi undang-undang KPK.

Situasi sedikit memanas, saat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon sementara M Luthfi datang mendatangi mahasiswa. Luthfi sempat melontarkan pernyataan, kenapa HMI malah capek-capek menyikapi masalah pusat, sementara persoalan daerah masih banyak PR yang harus diselesaikan. Luthfi menyebutkan, ada ribuan pengangguran intelek yang ada di Kabupaten Cirebon. Di samping itu, persoalan sampah menjadi agenda yang harus diselesaikan.

"Kenapa kalian malah memikirkan masalah KPK dan kebakaran hutan, terus nanti dapat apa. Harusnya isu lokal yang diangkat, persoalannya sudah sangat parah kalau mau diangkat," kata Luthfi

Namun mahasiswa segera melakukan klarifikasi, persoalan revisi undang undang KPK dan kebakaran hutan sama pentingnya dengan persoalan kondisi Kabupaten Cirebon. Mahasiswa mempertanyakan tujuan Luthfi mengatakan hal tersebut.

Situasi bisa sedikit reda, ketika Luthfi menyarankan untuk berdialog di dalam gedung dewan. Awalnya mahasiswa menolak, kalau hanya sebagian dewan yang ikut. Mereka ingin seluruh fraksi bisa mengirimkan perwakilannya. Saat audensi, seluruh anggota dewan sepakat mereferensikan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat. (Maman Suharman)

Loading...