Rencana Investor Asing Membangun Jalan Puncak II Harus Dikaji Matang 

Rencana Investor Asing Membangun Jalan Puncak II Harus Dikaji Matang 
Foto: Reza Zurifwan

INILAH, Sukamakmur - Bupati Bogor Ade Yasin menyambut baik apabila ada investor asing maupun lokal yang berencana akan membangun proyek pembangunan Jalan Puncak II atau jalan poros timur tengah.

"Walaupun saya belum bertemu dengan mereka (investor), namun akan kami sambut baik pihak investor asing maupun lokal yang mau membangun Jalan Puncak II," kata Ade kepada wartawan, Rabu (18/9/2019).

Mengenai kesiapan Pemkab Bogor untuk mencicil pembayaran biaya pembangunan Jalan Puncak II yang dikeluarkan pihak investor, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan DPRD Kabupaten Bogor, Pemprov Jawa Barat maupun pemerintah pusat.

"Hal itu akan kami bicarakan lebih dahulu dengan DPRD Kabupaten Bogor dan pihak lainnya karena saya belum dapatkan kabar atau laporannya," sambung wanita yang juga menjabay sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto menuturkan pembangunan Jalan Puncak II diperlukan untuk mempermudah akses masyarakat, terutama masyarakat Sukamakmur.

"Dengan adanya Jalan Puncak II akses pendidikan, distribusi pertanian, ekonomi ataupun lainnya itu akan meningkatkan angka rata lama sekolah dan taraf hidup masyarakat, namun terkait investasi asing itu harus dikaji secara matang agar tidak memberatkan atau merugikan masyarakat Kabupaten Bogor," tutur Rudy.

Ia memaparkan Jalan Puncak II sudah seharusnya diselesaikan pembangunannya baik itu dari dana APBD maupun APBN  karena jalan maupun jembatan yang sebelumnya sudah  dibangun sudah mulai rusak lagi.

"Jalanan yang dulu sempat terbangun mulai longsor lagi, jemabatan pun juga mulai rusak hingga pembangunan Jalan Puncak II harus segera terbangun karena melihat investasi yang Pemkab Bogor telah lakukan beberapa tahun lalu," paparnya.

Sementara, Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati menambahkan rencana pembangunan Jalan Puncak II yang 'dibungkus' dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tidaklah mudah karena harus matang perhitungan pembiayaannya.

"Saat ini bersama investor kami masih dalam penjajakan bisnisnya dan itu tidak mudah karena harus matang dalam perencanaan biayanya hingga pengembalian nilai investasinya, hal tersebut juga belum disetujui oleh Bupati Ade Yasin dan DPRD Kabupaten Bogor karena hal ini masih tahap awal,"  tambah Syarifah.

Ia melanjutkan pembangunan Jalan Puncak II ini penting karena program kerja pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) dalam menanggulangi kemacetan di Kawasan Puncak I belum maksimal dalam pelebaran jalannya.

"Pelebaran Jalan Puncak I kan belun maksimal karena Pemkab Bogor kan awalnya berkeinginan lebar jalannya mencapai 18 meter sehingga harus ada pembebasan lahan, sementara saat ini dalam melakukan pelebaran jalan KemenPU-Pera hanya satu hingga dua meter sehingga belum berdampak banyak dalam mengurai kemacetan," lanjutnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan Jalan Puncak II dimungkinkan dikerjakan pihak investor. Hal itu  itu  karena  pemerintah pusat atau Presiden RI Joko Widodo belum menjawab proposal dari Pemkab Bogor mengenai usulan agar pemerintah pusat membiayai pembangunan Jalan Puncak II.

Dari perhitungan sementara biaya pembangunan Jalan Puncak II mencapai Rp1,25 triliun hingga memberatkan pemerintah daerah apabila dianggarkan lewat APBD I atau II dan dikerjakan dalam jangka waktu satu hingga dua tahun. (Reza Zurifwan)

Loading...