Anggota DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan Korban Proyek Kereta Ganda

Anggota DPRD Kota Bogor Buka Posko Pengaduan Korban Proyek Kereta Ganda
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, menjadi rumah penampung aspirasi masyarakat. Sejumlah perwakilan masyarakat terdampak proyek nasional jalur ganda rel kereta api Bogor-Sukabumi di Kecamatan Bogor Selatan mengadukan nasibnya kepada Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Rabu (18/9/2019).

Diketahui, sebanyak 1.637 bangunan di Kota Bogor akan terdampak proyek tersebut. Masyarakat yang mengadu ke Fraksi PKS diwakili Ketua LPM Batutulis Rudi bersama para ketua RW dan tokoh masyarakat mengharapkan dukungan dan pembelaan DPRD dan Pemkot Bogor atas nasib yang menimpa mereka.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar mengatakan, dirinya bersama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPRD Kota Bogor menerima aduan masyarakat di Ruang Pleno FPKS. Audiensi masyarakat ini juga dihadiri Ketua DPRD Sementara Kota Bogor, H. Atang Trisnanto.

"Fraksi PKS akan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI, juga PT Kereta Api Indonesia. Diharapkan masyarakat tenang dengan mendapatkan sosialisasi yang memadai serta solusi terbaik atas implikasi proyek pemerintah pusat tersebut," ungkap Karnain.

Karnain melanjutkan, guna mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, Atang Trisnanto sebagai Ketua Sementara DPRD Kota Bogor bersama Anggota FPKS DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Bogor Selatan, Sri Kusnaeni dan Mardiyanto akan melakukan kunjungan lapangan pada Rabu (18/9/2019) sore.

Selain itu Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya membuka Posko Pengaduan Rakyat yang bertempat di ruangan nomor 10 lantai 3 Gedung DPRD, Rencananya posko tersebut akan resmi dibuka pada awal Oktober mendatang.

"Ruangan ini beserta isinha adalah hasil keringat rakyat. Jadi sudah selayaknya ruangan ini menjadi milik semua masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya," ujar Atty.

Atty mengatakan, properti berupa komputer dan lain-lain beserta staf administrasi digaji dan dibeli menggunakan uang pribadi. Posko itu dibuka pada Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB, terkecuali hari libur nasional.  

"Sebagai wakil rakyat, saya ingin bisa memberi manfaat bagi masyarakat, dengan menampung dan menindaklanjuti apapun yang menjadi aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Menurut Atty, masyarakat dari semua golongan nantinya dapat mengadukan apapun permasalahan yang terjadi di Kota Bogor, yang dinilai jauh dari rasa keadilan dan merampas hak-hak rakyat.

"Semua pengaduan disini akan ditampung. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain," tegasnya.

Atty menjelaskan, pengadu nantinya harus membawa bukti-bukti administrasi agar bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari, saat sedang diperjuangkan.

"Selain itu pengaduan juga tidak boleh ada unsur fitnah dan mengada-ngada tanpa data yang kuat," pungkasnya. (Rizki Mauludi)