PDIP Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Bawaslu

PDIP Kabupaten Bandung Berkoordinasi dengan Bawaslu
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara. (Net)

INILAH, Bandung - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bandung melakukan koordinasi dengan Bawaslu terkait persiapan Pilkada 2020 mendatang. PDIP mendorong Bawaslu agar maksimal dalam memberi informasi kepada masyarakat Kabupaten Bandung terkait pelaksanaan Pilkada. 

"Banyak masyarakat  yang belum tahu kalau tahun 2020 kita akan ada Pilkada. Sehingga, kami dorong Bawaslu agar memperbanyak sosialisasi dan informasi ke masyarakat," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, Harjoko Sangganagara usai berkunjung bersama jajarannya ke Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung di Soreang, Rabu (18/9/2019). 

Harjoko juga meminta agar Bawaslu bisa lebih optimal dalam melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan Pilkada 2020. Hal itu merujuk masih adanya budaya politik uang pada saat pelaksanaan pemilihan umum. 

"Sorotan kami yang kami sampaikan kepada Bawaslu, yakni soal masih adanya praktik money politic.  Masalahnya, budaya money politic di Indonesia sudah masuk dalam tingkatan kronis dan akut," ujarnya. 

Dengan beberapa masukan yang disampaikan kepada Bawaslu itu, ia dan jajarannya berharap salah satu komponen penyelenggaraan pemilu itu bisa memasifkan informasi mengenai praktik politik uang.

Baik ke masyarakat maupun ke peserta pemilu. Sehingga money politics tidak terjadi di pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung. Kalaupun terjadi adanya praktik politik uang nantinya, Harjoko meminta agar Bawaslu betul-betul melakukan penindakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasalnya, sesuai peraturan, untuk Pilkada hanya membutuhkan satu barang bukti untuk bisa melakukan penindakan pelanggaran. 

"Untuk Pilkada, satu bukti sudah cukup untuk dilakukan penindakan. Yang melanggar, baik si pemberi atau penerima bisa dikenai sanksi," katanya. 

Sebagai partai politik yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan demokrasi, PDI Perjuangan tentu saja menolak keras praktik politik uang. Harjoko mengatakan jika suara rakyat tidak bisa dibeli dengan uang karena merupakan suara tuhan. 

"Tentu saja money politic itu akan menciderai nilai demokrasi dan akan menciderai harga diri rakyat," katanya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehuddin mengatakan jika pengawasan terhadap segala bentuk pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada 2020 bukan hanya kewajiban Bawaslu saja. Keaktifan masyarakat dan peserta Pilkada juga memiliki peran penting agar pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pilkada tidak terjadi. 

"Artinya tugas mengawasi itu bukan hanya Bawaslu saja atau KPU yang memang sebagai komponen penyelenggara pemilu. Tapi pendidikan politik, sosialisasi, dan pencegahan pelanggaran, masyarakat dan parpol harus ikut andil juga," ujarnya.

Meski demikian, Januar mengapresiasi langkah PDIP Kabupaten Bandung yang berinisiatif menjalin komunikasi tentang persiapan menghadapi Pilkada dengan Bawaslu. Menurut dia, masukan yang diberikan kepada Bawaslu akan dijadikan sebagai evaluasi agar kinerja Bawaslu semakin lebih baik. 

"Kami juga dari Bawaslu tadi menyampaikan beberapa aturan ke mereka. Seperti apa yang jadi larangan saat kampanye, bagaimana penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Karena masih banyak peserta pemilu yang belum mengetahui aturan, terutama aturan penindakan pelanggarannya," katanya. (Rd Dani R Nugraha)