DPRD Panggil Pejabat Terkait Proyek Jalur Rel Ganda Bogor-Sukabumi

DPRD Panggil Pejabat Terkait Proyek Jalur Rel Ganda Bogor-Sukabumi
Foto: Net

INILAH, Bogor – Ketua Sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto blusukan menemui warga RW 10 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (18/9/2019). Politisi PKS ini menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bogor Selatan dan wilayah lainnya yang terdampak proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi.

Sebelumnya, masyarakat Bogor Selatan mendatangi gedung DPRD Kota Bogor untuk meminta advokasi dari wakil rakyat perihal penggusuran rumah tinggal warga yang terkena proyek jalur rel ganda.

Atang didampingi dua anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PKS juga staff Bagian Humas Protokol DPRD Kota Bogor mengunjungi dua tempat berkumpul warga. Meski cuaca hujan angin, Atang tetap blusukan dan beraudiensi dengan masyarakat.

Atang mengatakan, DPRD Kota Bogor mengumpulkan data terkait proyek jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi. Apalagi ada informasi sosialisasi ke masyarakat baru dilaksanakan September 2019.

"Kami menyayangkan sosialisasi secara singkat di bulan ini, lalu Desember 2019 masyarakat diminta mengosongkan tempat. Temuan di lapangan berikutnya, dana kerohiman belum jelas besarannya. Kemudian penghitungan berbabasis jumlah Kartu Keluarga (KK) atau luasan meter persegi, ataukah lama tinggal dan lainnya," ungkap Atang.

Atang melanjutkan, total ada 1.627 bangunan dan hampir ada 8.000 warga terdampak. Dirinya bersama Fraksi PKS akan berkoordinasi dengan fraksi lain di DPRD Kota Bogor untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Kami akan undang PT KAI, pemerintah povinsi dan pemerintah pusat. Program jalur ganda rel Bogor-Sukabumi harus dijelaskan dan skema untuk masyarakat seperti apa. Ada win-win solution," tambahnya.

Atang menegaskan, pihaknya akan memperjuangkan masyarakat agar mendapatkan uang kerohiman yang sesuai dan waktu yang diberikan bisa diperpanjang, menjadi 4-6 bulan.

"Kami akan tanyakan dana kerohiman jangan sampai terlalu rendah, meski tinggal di atas tanah negara tapi negara harus pikirkan hajat hidup masyarakat. Intinya langkah itu akan mencari rumusan terbaik dan minimal dampaknya sangat minimalis bagi masyarakat," tegasnya.

Atang menambahkan, sebagian besar saat audiensi warga, mereka menyadari bahwa tanah ini milik pemerintah tapi sudah puluhan tahun tinggal disini.

"Mereka (masyarakat-red) berharap tatanan sosial yang sudah dibangun saat ini tidak hancur. Bagaimana skema terbaik untuk hal ini, harus didapatkan," pungkasnya.

Ditempat yang sama, warga Parung Jambu RW06, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Nurhawati (66) menuturkan kalau memang pemerintah tetap menggusur, dirinya menerima kenyataan itu. Karena rumahnya ada diatas tanah pemerintah, tapi yang menjadi sedih adalah jauh dengan anak, saudara dan tetangga yang sudah biasa pengajian bareng.

"Terus dengar dengar sekarang cuma mau di kasih uang kadeudeuh dan uang kerohiman saya mah ga ngerti kalau begitu doang takut sedikit uangnya," terang wanita yang akrab disapa Nur.

Nur melanjutkan, sudah jelas dirinya tidak memiliki uang uang dan harta, saat ini rumah akan digusur. Karena itu dirinya meminta agar diberikan tempat tinggal yang layak.

"Saya tinggal disini dari tahun 1960. Saya minta diberikan tempat yang layak, soalnya saya punya anak lima, cucu 11 mau di kemanakan?. Coba kalau tidak dikasih tempat lagi, berarti pemerintah menyiksa masyarakat," tambahnya.

Nur mengharapkan, kepada anggota DPRD Kota Bogor mendukung dan memperjuangkan masyarakat yang terdampak pembangunan jalur rel ganda Bogor-Sukabumi di wilayah Kota Bogor.

"Pokonya gini, saling dukung saja. Mereka pengen jadi anggota dewan, kita dukung. Jadi giliran kami susah, kami mohon dibantu. Jadi saya jangan sampai sedih berkepanjangan," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...