Insentif Pegawai Bapenda Bakal Dihapus?

Insentif Pegawai Bapenda Bakal Dihapus?
Foto: Net

INILAH, Bogor – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang pembahasan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 di Swiss Bell Hotel Bogor, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu (18/9/2019) siang. Sedikitnya seratus orang perwakilan dari instansi pengelolaan pendapatan, baik pemerintah kota maupun kabupaten se-Indonesia, hadir dalam pertemuan tersebut.

Plt Kepala Bapenda Kota Bogor An An Andri Hikmat mengatakan, FGD ini diinisiasi oleh pihaknya, setelah pemerintah pusat menunjuk Kota Bogor menjadi tuan rumah.

"Kenapa Kota Bogor selalu jadi inisiator, karena diperintahkan dan dipercaya Kementerian Dalam Negeri. Bapenda Kota Bogor sebagai pilot projects dalam pengelolaan PAD di Indonesia," ungkap An An.

An An menjelaskan, hadir sebagai nara sumber dari Dirjen Keuangan Daerah Arsan, Dirjen Pendapatan Daerah Hendiruwan. Diskusi berjalan sangat atraktif dipenuhi antusias peserta guna memberikan masukan terkait pembahasan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019. Aturan ini cukup mendadak dan mengejutkan bagi pihak pengelola pendapatan daerah karena baru selesai Juli kemarin, kemudian Agustus diinformasikan ke seluruh kota kabupaten wajib dilaksanakan pada Januari 2020.

"Kebijakan ini terkait tunjangan ASN di lingkup Bapenda dan badan lain sebagai pengelola pajak dan retribusi sehingga nanti tidak ada tunjangan lain, hanya dua sumber yakni gaji dan tunjangan penambahan pendapatan (TPP). Jadi per 1 Januari 2020 sudah tidak ada bahasa insentif," bebernya.

Ia menjabarkan, dengan demikian yang jadi permasalahan, pola penganggaran karena dulu jelas terpisah antara gaji dan TPP serta intensif. Karena ada perubahan, perlu dibahas SOP dan teknis penganggaran.

"Kami sudah sepakati barusan walaupun belum deal baru dalam FGD. Tadi 100 peserta perwakilan dari kota maupun kabupaten SeIndonesia sudah menandatangani berita acara hari ini dan besok akan dikirimkan ke Kemendagri. Selanjutnya Kemendagri akan memformulasikan hasil berita acara tersebut sebagai dasar surat edaran menteri kepada pemerintah kota maupun kabupaten seluruh Indonesia tentang dasar pengelolaan, penganggaran, pembuatan DPA maupun tata cara penganggaran APBD," pungkasnya. (Rizki Mauludi)

Loading...