BKPSDM Siap Sanksi Tegas ASN Pelanggar Aturan di KBB

BKPSDM Siap Sanksi Tegas ASN Pelanggar Aturan di KBB
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Asep Ilyas. (Agus SN)

INILAH, Ngamprah - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB siap berikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara (ASN)  yang melanggar aturan. 

Berkaitan dengan beredarnya foto dan video asusila oknum ASN yang tersebar di media sosial, BKPSDM tegaskan tidak ada ASN KBB yang terlibat.

Kepala BKPSDM Asep Ilyas menuturkan, pihaknya telah melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan seluruh kepala SKPD di Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan kasus foto dan video asusila yang dilakukan oleh oknum ASN yang tersebar di media. 

"Kita akan beri tindakan dan sanksi yang berat untuk para pelanggar. Mengenai orang yang tertera dalam foto dan video itu, tidak ada ASN KBB yang terlibat," kata Asep saat di temui INILAH di Kantor BKPSDM KBB, Kompleks Pemda, Jumat (20/9/2019).

Dia mengungkapkan, sebagai bahan perhatian peringatan untuk seluruh ASN KBB, harus hati-hati dan menjauhi perilaku ataupun perbuatan seperti yang tersebar dalam medsos itu. 

"Harus betul-betul dijauhi. Pertama, secara norma agama sudah jelas melanggar norma agama dan sangat tojaiyyah dengan program bupati yang sekarang ini. Pembinaan pegawai itu bukan hanya sekadar pembinaan normatif aturan hukum positif saja, tapi dengan jalur kegiatan keagamaan," ungkapnya. 

Kedua, lanjut Asep, ada sanksi yang jelas- jelas sangat ditegaskan dalam PP 53 Tahun 2010. Pada pasal 9 ayat 4 PP 53 itu ada hukuman disiplin sedang dan juga pada pasal 10 ayat 4 ada hukuman disiplin berat.  

"Nah hal-hal yang semacam ini apabila memang pelanggaran itu berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan maka akan dikenakan disiplin sedang yang di antaranya penurunan pangkat satu tingkat ke bawah dan penundaan gaji berkala," ujar Asep. 

Menurutnya, ada hukuman lebih berat yakni penurunan pangkat selama 3 tahun. Karena ini menyangkut publik dan menimbulkan keresahan Apabila ini menimbulkan keresahan maka akan ditindaklanjuti menjadi hukum pidana yang akan ditindak lanjuti aparat penegak hukum. 

"Pada kesempatan kali ini saya selaku kepala BKPSDM menyampaikan klarifikasi untuk disampaikan pada publik," tandasnya. 

Kabid Pengembangan Karir Agnes Firdanti menuturkan, selain tentang PP 53 Tahun 2010, pihaknya juga memiliki kode etik PP 42 Tahun 2004 dan diatur pula di internal pada Perbup No 78 Tahun 2007  tentang Sanksi Moral dan Administratif. 

"Terkait dengan kasus ini kalau memang ada ASN yang terlibat atau terbukti, selain dari PP 53, juga melanggar kode etik. Yaitu, kode etik itu yang diatur mulai dari bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sampai dengan aturan untuk diri sendiri dan dalam aturan kode etik untuk diri sendiri.

Salah satunya adalah menjaga harkat dan martabat ASN, apabila itu terjadi berarti sudah melanggar kode etik untuk dirinya sendiri dan pelanggaran kode etik itu tentunya ada konsekuensi, salah satunya diberikan saksi moral dan administratif. 

Lebih lanjut, Agnes menjelaskan, saksi moral ada secara terbuka dan tertutup tergantung tingkat dari kesalahannya. Saksi moral diumumkan pada saat upacara bendera, dan di papan pengumuman untuk diketahui publik. Sedangkan sanksi tertutup hanya diberikan dan dibacakan oleh majelis kode etik, dan diketahui oleh yang bersangkutannya saja. 

"Kalau pun ini terjadi, sekarang pun sudah mendapat sanksi moral karena sudah di-upload ke media dan diketahui oleh publik luas," ujar Agnes. 

Dia berharap, ini jadi cerminan untuk pegawai lain ketika pihaknya menyampaikan bahwa hukuman atau sanksi terberatnya adalah pemberhentian tidak terhormat. "Untuk di KBB, saya berharap tidak ada kejadian seperti ini karena sangat memalukan untuk seluruh ASN di KBB sesuai dengan visi AKUR, salah satunya religius," pungkasnya. (Agus SN)

Loading...