GMNI Berharap Aspirasi Dilakukan dengan Elegan

GMNI Berharap Aspirasi Dilakukan dengan Elegan
Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Barat (GMNI) Abdy Yuhana. (Okky Adiana)

INILAH, Bandung - Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Barat (GMNI) Abdy Yuhana mengatakan demonstran yang menolak pengesahan berbagai rancangan undang-undang oleh pemerintah dan DPR diminta menahan diri dalam menyampaikan pendapat. 

"Perbuatan anarkis dan kekerasan lainnya harus dihindari agar unjuk rasa yang dilakukan tidak melenceng dari tujuan yang diinginkan," ucap Abdy di Hotel Horison, Bandung, Sabtu (28/9/2019).

Menurutnya, penyampaian aspirasi bisa dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Terlebih, kata Abdy saat ini sudah ada saluran konstitusional seperti gugatan di Mahkamah Konstitusi. 

"Saya ingin menyerukan agar kembali ke jalan demokrasi yang konstitusional. Negara ini sepakat, ada instrumen-instrumen yang konstitusional. Ketika ada warna perbedaan pendapat, harus diselesaikan di jalur konstitusional," katanya.

Abdy juga mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Indonesia. Namun pihaknya menyayangkan masih adanya tindakan anarkis dan perusakan pada aksi unjukrasa.

"Esensi atau subtansi dalam menyampaikan pendapat itu bagaiamana supaya aspirasi masyarakat bisa tersampaikan kepada penyelenggara negara. Negara juga sudah sepakat cara institusional sudah penyiapkan instrumennya. Sehingga ketika ada konflik, perbedaan pendapat, pro dan kontra harus diselesaikan dengan jalur konstitusional," tuturnya.

Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Jawa Barat Wahyu Khanoris mengatakan, menggunakan cara-cara jalanan seperti demonstrasi memang tidak dilarang. Namun, menurutnya masih ada saluran-saluran yang lebih tepat dalam meminta penolakan atas rancangan undang-undang yang diajukan seperti terkait KPK dan KUHP.

"Menyalurkan aspirasi boleh, tapi ada koridor khusus, ada saluran konstitusional, seperti judicial review di Mahkamah Konstitusi," kata Wahyu 

Sebagai mahasiswa, dia berharap sesama intelektual muda menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang intelek. "Kita adakan kajian khusus sebelum turun ke jalan atau demonstrasi," katanya.

Dia berharap pemerintah maupun DPR mengajak diskusi mahasiswa sebelum menetapkan kebijakan seperti pengesahan berbagai rancangan undang-undang. "Kita tunggu itikad pemerintah dan legislatif dalam mengajak mahasiswa. Kita dialog bersama," katanya. (Okky Adiana)