Penataan Guru Sulit Kalau Sistemnya Tidak Jelas

Penataan Guru Sulit Kalau Sistemnya Tidak Jelas
INILAH, Jakarta – Penataan guru di berbagai daerah masih akan berjalan sulit jika semua pemangku kepentingan sudah terlanjur berjalan sendiri-sendiri. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, selama para pemangku kepentingan tersebut belum diikat dengan sistem yang jelas dan terintegrasi, maka potret buram pengaturan guru masih akan terus terjadi.
 
“Saya lihat ketidakberdayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas sistem ini. Makanya kita harus bersama-sama membantu proses pendidikan ini, tetapi Kemendikbud tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan,” kata Unifah dalam diskusi pendidikan “Menata Guru dengan Sistem Zonasi: Mulai dari Mana?” yang diselenggarakan Fortadik di Jakarta, Senin (10/12/2018).
 
Dia melanjutkan, sistem zonasi yang menempatkan ekosistem pendidikan di satu pusat dan dengan menggerakkan pada delapan standar pendidikan masih tidak bisa berbuat apa-apa ketika akan memindahkan guru. Secara implisit dia menjelaskan hal ini terjadi karena para guru saat ini dimiliki pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten dan kota untuk para guru PAUD dan pendidikan dasar serta guru pendidikan menengah di tingkat provinsi.
 
PB PGRI, kata Unifah, melihat anggaran sebesar Rp 500 triliun yang mengalir ke kas pemerintah daerah seharusnya mampu mendorong kinerja sekolah dan kinerja guru pula. Sebab dua hal tersebut merupakan unsur dasar yang memengaruhi mutu pendidikan di setiap jenjang. Namun kenyataannya anggaran sebesar itu tidak bisa mengontrol dua hal penting tersebut.
 
“Ada satu hal yang jadi persoalan utama, bagaimana konsistensi pelaksanaan program ini dan keberlanjutannya. Ini persoalan serius. Anomali sistem ini harus dibenahi,” kata Unifah.
 
Sementara praktisi pendidikan dan sekaligus anggota Dewan Pendidikan Jakarta Timur, Robertus Budi Setiono mengatakan, penerapan zonasi semestinya dilakukan terhadap sekolah-sekolah negeri terlebih dahulu baru kemudian diterapkan kepada sekolah swasta. Dia khawatir akan banyak sekolah swasta yang kolaps karena tidak bisa bersaing dengan sekolah negeri.
 
Untuk menghadapi kebijakan yang berkembang selama ini, kata Robert, biasanya sekolah swasta melakukan kolaborasi dengan sekolah negeri dan saling berbagi pengalaman ataupun kemampuan satu sama lain agar dapat menjadi pintu untuk meningkatkan kualitas guru.
 
“Zonasi ini ayo sampai jadi, jangan sampai yang baru menghilangkan policy sebelumnya. Termasuk sinkronisasi dengan kebijakan lainnya,” kata Robert.
 
Dia melanjutkan mendidik guru bukan perkara gampang. Sebab ketika mereka diminta untuk berubah maka yang selanjutnya adalah terjadi resitensi. Terkait mutasi para guru yang bertujuan untuk memeratakan pendidikan Indonesia, dia melihat kebijakan itu sangat bagus meskipun secara realita tidak gampang dilakukan apalagi untuk bangsa sebesar Indonesia.
 
“Memang ada imbal baliknya, tentang kesejahteraan dan kenyamanan bagi daerah yang dikirim ke daerah terpencil. Contoh, perusahaan mengirim ke daerah dan cabang, ada namanya tunjangan. Sistem ini mirip-mirip. Ada guru dididik di kota, tapi disuruh ke daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Awalnya mungkin senang, tapi setelah 2 tahun bisa jadi tidak bahagia,” pungkasnya.

Loading...