Pemilihan Dewan Pengawas BPR Kab Cirebon Akan dikaji Ulang

Pemilihan Dewan Pengawas BPR Kab Cirebon Akan dikaji Ulang

INILAH, Cirebon - Rencananya, DPRD Kabupaten Cirebon akan mengkaji ulang proses pemilihan Dewan Pengawas (DP) PD Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) yang sudah dimerger Dua PD. 

BPR yang sudah dimerger tadi adalah BPR Asjab dan BPR Babakan. Tidak itu saja, dewan juga akan meminta cetak biru, semua BUMD yang ada di Kabupaten Cirebon.

"Kita agendakan audensi dulu dengan ALDERA, karena mereka yang laporan kepada kami. Mungkin setelah alat kelengkapan dewan terbentuk, akan kita kaji ulang proses pemilihan direksinya. Nanti, bagaimana hasil audensi saja," kata Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M. Luthfi, Minggu (6/10/2019).

Luthfi menjelaskan, meskipun dirinya baru menjabat, namun sudah banyak masukan bahwa banyak miss
manajemen dalam pengelolaan PD. BPR saat ini. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan eksekutif supaya memberikan cetak biru secara rinci, terkait kondisi seluruh PD. BPR yang ada saat ini. Hal itu agar, pihak dewan bisa nelakukan kontrol secara menyeluruh.

"Bukan BPR saja, tapi semua BUMD yang ada. Saya ingin semua BUMD termasuk BPR itu profit dan bukan rugi. Kalau rugi, ya ruginya dimana. Jangan sampai bilang rugi, tapi ternyata untung," jelas Luthfi.

Sebelumnya, Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) menuding, pemilihan DP dua PD. BPR sarat dengan kolusi. Hal itu karena, ketua Pansel, Hari Safari yang juga Asda Perekonomian dan Pembangunan, dinilai tidak transfaran. Menurut ALDERA, ada persoalan yang sengaja ditutupi oleh Hari. Terbukti, Hari enggan melakukan klarifikasi kepada ALDERA, padahal sudah melayangkan surat untuk audensi.

Ironisnya lagi, kepada INILAH, Bupati Cirebon Imron Rosyadi sempat membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Menurutnya, dia sama sekali tidak dilibatkan dalam mekanisme pemilihan dewan pengawas dua PD. BPR yang terkena merger. Imron mengaku tidak mau peduli dan meminta pihak terkait untuk bertanggung jawab kalau ada persoalan dikemudian hari.

"Saya tahu ada pemilihan direksi BPR, tapi saya tidak dilibatkan. Baru kemarin ada koordinasi, itupun ketika masalah. Biarkan saja, saya tidak mau ngurus," kata Imron usai sholat jumat, (13/9/2019), bulan lalu

Seperti pernah diberitakan sebelum, beberapa bulan lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon menyatakan, bahwa PD. BPR harus di merger. Ada 19 PD. BPR, yang terdiri dari 12 PD. BPR dengan modal penyertaan milik Pemkab Cirebon, dan 7 PD. BPR dengan modal milik Pemkab serta Pemprov Jabar. Ke 19 PD. BPR tersebut, akhirnya dilebur menjadi dua, dengan nama PD. BPR Asjab dan PD. BPR Babakan. (maman suharman)