Proses Lelang Terhambat, Serapan APBD Jabar 2019 Belum Ideal

Proses Lelang Terhambat, Serapan APBD Jabar 2019 Belum Ideal
Pejabat Sekda Jabar Daud Ahmad. (net)

INILAH, Bandung - Serapan APBD Jawa Barat tahun anggaran 2019 belum di angka ideal. Proses lelang yang terhambat menjadi salah satu penyebabnya. 

Pejabat Sekda Jabar Daud Ahmad mengatakan, hingga 27 September 2019 lalu penyerapan baru mencapai Rp20,33 triliun atau 54,72% dari volume APBD 2019 yang mencapai Rp31,1 triliun. 

"Sisanya 16,8% belum terserap. Idealnya akhir triwulan III itu angkanya sudah mencapai 60-70%," ujar Daud di Kota Bandung, Selasa (8/10/2019).

Dia membenarkan, proses lelang yang terlambat menjadi penyebab rendahnya serapan. Mengingat, idealnya pada Agustus 2019 sudah dapat dilakukan pencairan anggaran belanja barang dan jasa.

Tidak hanya itu, lanjut dia, alasan lainnya yaitu pencairan bantuan keuangan ke daerah juga sempat terhenti saat Pemilu. Kala itu, ada surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang melarang pencairan dana hibah. "Artinya setelah Pemilu baru kita proses (pencairan)," imbuhnya. 

Menindaklanjuti evaluasi gubernur, pihaknya meminta agar organisasi perangkat daerah mendorong para pejabat pembuat komitmen (PPK) mempercepat proses lelang dibantu asistensi dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Daud optimis, penyerapan anggaran akan maksimal di akhir tahun 2019 ini.

"Akhir tahun penyerapan di atas 90% kami optimis tercapai, berkaca dari pengalaman tahun sebelumnya," katanya. Sebelumnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar siap menggelar tender fisik APBD 2020 lebih awal. 

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar Ika Mardiah mengatakan tender bisa dilakukan sebelum tahun berjalan sesuai Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

"Sebelum penetapan Perda APBD 2020 bisa dilaksanakan tender. Kontrak ditandatangani setelah Perda APBD ditetapkan. Jadi Januari (2020) sudah bisa pelaksanaan pekerjaan," ujar Ika.

Dia sampaikan, tender yang dapat digelar lebih awal menitikberatkan pada  lpekerjaan yang butuh waktu pelaksanaan dan penyelesaian lebih dari 10 bulan harus disegerakan tendernya. "Dari sisi kami siap untuk pelaksanaan tender lebih awal,” ucap dia.

Hanya saja, lanjut Ika, kesiapan pihaknya harus ditunjang oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki pekerjaan. "Perangkat daerah harus sudah siap juga dengan dokumen persiapan pemilihannya  (KAK, HPS dan Rancangan Kontrak)," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)