Bandung Kota Termacet, Emil: Pemerintah Pusat Turun Tangan Dong

Bandung Kota Termacet, Emil: Pemerintah Pusat Turun Tangan Dong

INILAH, Bandung – Tidak ada yang mengalahkan Kota Bandung dalam urusan kemacetan di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru Asian Development Bank (ADB), Bandung menjadi kota termacet di Indonesia, mengungguli Jakarta. 

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menilai kemacetan memang menjadi permasalahan di beberapa kota besar, sebut saja Jakarta dan Surabaya yang juga mengalami kendala yang sama. Seluruh pihak, khususnya pemerintah pusat pun harus memikirkan solusi yang tepat guna mengentaskan kemacetan tersebut. 

“Saya kira itulah artinya kebutuhan transportasi publik mengemuka. Dan ini sebenarnya adalah sebuah masukan kepada pemerintah pusat," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019).

Emil -sapaan Ridwan Kamil- menyampaikan, sejauh ini perhatian pemerintah pusat lebih banyak untuk Jakarta Raya yang notabene ibu kota negara dalam urusan infrastruktur transportasi. Sementara, di setiap provinsi maupun daerah untuk merealisasikan transportasi publik tersebut akan sukar bilamana mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. 

Dengan begitu, solusi kemacetan yang terjadi di kota-kota besar sejauh ini belum menemui jalan keluar. Emil berharap, pemerintah pusat dapat memfasilitasi guna mengatasi setiap daerah yang macet.

"Jadi saya imbau pemerintah pusat segera anggarannya untuk menghadirkan transportasi publik yang masal di daerah-daerah metropolitan, seperti di Bandung, di Depok, di Bekasi, di Surabaya, di Makassar, di mana-mana," paparnya.

Dia menyampaikan, diperlukan anggaran yang besar untuk mewujudkan transportasi publik di setiap kota yang memiliki permasalahan macet. Menurut Emil, untuk pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) saja harus menggelontorkan Rp500 miliar per kilometer. 

"LRT yang Jakarta itu Rp1 triliun per kilometer. Sampai kapanpun kalau berharap pemerintah daerah yang memberikan solusi tranportasi publik nggak bisa," ucapnya.

Mayoritas, Emil sampaikan, urusan transportasi di setiap negara itu urusan federal government. "Jadi hal ini saya jadikan refleksi agar semua pihak ikut memikirkan khususnya juga pemerintah pusat," katanya.

Diketahui, mengenai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dijadwalkan mulai beroperasi pada 2021. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN dan perusahaan China memiliki konsesi pengelolaan selama 50 tahun.

Hanya saja, lanjut Emil, proyek tersebut lebih menitikberatkan pada penyelesaian transportasi masal antar kota. Sementara kemacetan terjadi di dalam kota. 

"Tapi saya laporkan LRT pertama yang Jawa barat akan hadir berbarengan dengan selesainya KCIC. Mudah-mudahan itu jadi modal awal," katanya.

Menurut Emil, solusi mengatasi kemacetan ini tidak hanya dapat mengandalkan transportasi masal seperti bus. "Tapi juga harus mengandalkan kereta. Kereta itu pilihannya bikin di atas pake kolom atau menggali. Dua duanya mahal," pungkasnya. (rianto nurdiansyah) 
 

Loading...