Bencana Tambang di Purwakarta, Anne Hanya Bisa Ngelus Dada

Bencana Tambang di Purwakarta, Anne Hanya Bisa Ngelus Dada

INILAH, Purwakarta - Pemkab Purwakarta saat ini tak bisa berbuat banyak terkait aktivitas pertambangan di wilayah tersebut. Kendati yang merasakan dampak lingkungannya adalah masyarakat di wilayah ini.

Pasalnya, saat ini kewenangan soal eksploitasi material alam itu ada di tangan pemerintah provinsi. Karena itu, persoalan yang berkaitan dengan pertambangan itu bukan lagi kewenangan pemkab.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika pun mengakui, jika aktivitas pertambangan ini sedikit banyaknya bisa merugikan banyak pihak. Salah satunya, merusak lingkungan sekitar dan juga bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana alam.

"Jika lingkungan rusak akibat adanya pertambangan, maka kehidupan masyarakatnya akan terancam bahaya. Misalnya, bakal memicu bencana alam. Tapi, di sisi lain kami tak bisa berbuat banyak. Karena, itu kewenangannya ada di pemprov," ujar Anne kepada INILAH, Rabu (9/10/2019).

Saat ini, Anne hanya bisa mengelus dada menahan amarahnya. Apalagi, mendengar ada enam rumah warga termasuk satu bangunan madrasah di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru yang rusak tertimpa hujan batu berukuran besar dampak dari aktivitas tambang dari salah satu perusahaan di lokasi itu.

"Kami segera berkirim surat ke pemprov supaya mengevaluasi aktivitas pertambangan batu perusahaan tersebut. Jika terbukti ada kelalaian, kami meminta supaya izin pertambangan itu ditutup saja. Karena ini sangat merugikan masyarakat kami," tegas dia.

Tak hanya itu, pihaknya pun akan segera melakukan kordinasi dengan pihak kepolisian. Mengingat, selama ini aktivitas tambang batu yang dilakukan perusahaan tersebut menggunakan bahan peledak.

"Harus segera dievaluasi, dampak lingkungannya seperti apa. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Kasihan masyarakat yang dirugikan," lanjutnya.

Anne juga akan  segera memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Purwakarta terakit AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk proyek pertambangan tersebut. "Akan dikaji karena yang mengeluarkan AMDAL adalah dinas tersebut bukan bupati," tandas Anne. (Asep Mulyana)