Cegah Aset  Pemdes Hilang, Inspektorat Melakukan Pendataan Ulang

Cegah Aset  Pemdes Hilang, Inspektorat Melakukan Pendataan Ulang

INILAH, Bogor - Untuk menjaga kepemilikan aset pemerintah desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada Minggu (3/11) mendatang, inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pendataan.

Hal ini dilakukan Inspektorat karena berkaca pada Pilkades sebelumnya, dimana banyak aset pemerintah desa yang hilang  hingga pejabat pemeriksa tersebut melakukan pendataan ulang aset di 273 desa.

"Inspektorat sejak bulan September lalu melakukan pendataan ulang aset pemerintah desa (pemdes), hal ini dilakukan agar aset itu tidak hilang atau dalam hal ini tepatnya 'digelapkan'," ucap Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Benny Delyuzar kepada Inilah, Rabu (9/10).

Mantan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ini menambahkan, karena Pilkades akan digelar serentak di 273 desa, maka dirinya pun membentuk tim. Nantinya, tim yang terdiri dari puluhan pengawas itu melakukan pendataan ulang aset pemerintah desa.

"Inspektorat dibantu Sekretaris Camat (Sekcam) setempat sudah melakukan pendataan ulang aser dari awal bulan September hingga akhir pekan ini, dalam pendataan ulang ini kami menggunakan aplikasi hingga pemerintah desa mudah dalam menulis aset-aset yang mereka miliki," tambahnya.

Terkait oknum yang 'menghilangkan' atau 'menggelapkan' jajarannya memberikan waktu untuk dikembalikan atau kalaupun tidak oknum tersebut akan dikenakan pasal penggelapan.

"Oknum pelaku penggelapan  sesuai aturan bisa dikenakan ancaman pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman prnjara maksimal empat tahun," tegas Benny.

Salah satu Sekcam  yang tak mau dituliskan namanya  melanjutkan aset pemerintah desa yang didata ulang oleh Inspektiran dam jajarannya ialah tanah bengkok', laptop, dokumen tanah letter C, mobil siaga desa dan lainnya yang dibeli daei uang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD).

"Pemdes saat ini kan diguyur anggaran yang besar demi kemajuan pembangunan baik dari pemerintah pusat maupun Pemkab Bogor, hingga pendataan ulang ini perlu dilakukan untuk mencegah penggelapan aset milik pemdes," lanjutnya. (Reza Zurifwan)