Dedi Mulyadi Desak Pemerintah Cabut Izin Pertambangan Batu

Dedi Mulyadi Desak Pemerintah Cabut Izin Pertambangan Batu
Anggota DPR RI Dedi Mulyadi.

INILAH, Purwakarta – Hujan batu dampak dari aktivitas pertambangan di Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, ternyata menjadi sorotan sejumlah pihak. Tak terkecuali, anggota DPR RI Dedi Mulyadi.

Kang Dedi (sapaannya), menyerukan kepada pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan batu tersebut. Menurutnya, pencabutan izin yang dia usulkan ini merupakan  bentuk sanksi kepada setiap perusahaan pertambangan yang melakukan kecerobohan.

“Beruntung, saat kejadian para penghuni rumahnya sedang berada di luar. Itu kalau sampai ada ada yang didalam rumah, bisa banyak korban jiwa,” kata Dedi, Rabu (9/10/2019).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu menuturkan, dari sepengetahuannya izin usaha pertambangan di tingkat kabupaten ini berada di tangan pemerintah provinsi.

Meski begitu, rekomendasi dimulai sejak dari pemerintahan setempat, yakni dari desa hingga kabupaten. Pola tersebut sesuai dengan aturan yang sudah dibakukan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas dua dokumen. Yakni, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Sementara izin usaha berada di tangan Provinsi Jawa Barat melalui leading sektor terkait.

“Saran saya, cabut saja semuanya, tidak perlu ada evaluasi. Lebih baik, tutup penambangannya,” tegas dia.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu juga menambahkan, peristiwa hujan batu yang terjadi di Purwakarta harus menjadi cermin bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Apalagi, hasil blusukannya sebagai ketua partai banyak menemukan fenomena tambang batu yang cenderung merusak lingkungan. Selain itu, lokasi pertambangan yang tidak strategis turut menyumbang gangguan mobilitas warga di Jawa Barat.

“Dulu saya pernah berkeliling Garut dan menemukan lokasi tambang di pinggir jalan besar. Ini jelas mengganggu mobilitas warga, selain itu dampaknya menjadikan lingkungan menjadi rusak. Kalau dibiarkan, aspek mudhorot-nya lebih besar dari aspek manfaat. Hemat saya, lebih baik ditutup juga,” tambah dia. (Asep Mulyana/Rianto Nurdiansyah)