LKPP: Aksi Mahasiswa Harus Dibarengi Pengetahuan Politik

LKPP: Aksi Mahasiswa Harus Dibarengi Pengetahuan Politik
Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet. (Ridwan Abdul Malik)

INILAH, Bandung- Aksi dari gerakan Mahasiswa kian masif. Namun, sebagai kaum intelektual sejatinya aksi tidak dilakukan secara anarkis. Tindakan anarkisme pun dinilai beberapa kalangan, merupakan akibat daripada lemahnya pengetahuan politik dari peserta aksi.

Demikian disampaikan, Direktur Lingkar Kajian Komunikasi Politik (LKKP), Adiyana Slamet saat ditemui usai menjadi narasumber di kegiatan diskusi "Antara Opini Rakyat dan Pemerintah" yang digelar DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno-hatta, Kota Bandung, Rabu (9/10/2019).

Menurutnya, aksi mahasiswa tidak dilarang oleh negara bahkan diatur dalam UU terkait kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun, kemudian kebebasan tersebut tidaklah dapat sebebas-bebasnya, tetap harus mengacu pada aturan-aturan yang sifatnya konstitusional.

"Mahasiswa boleh aksi, tapi kemudian jangan anarki, jangan menabrakan diri dari aturan konstitusi yang sudah kita sepakati, kita kan negara demokrasi konstitusional, jadi harus taat terhadap konstitusi negara ini," ucap Adiyana.

Lebih lanjut, Adiyana menyebutkan, ada sebagian mahasiwa pada aksi yang dilakukan di Jawa Barat, tidak memiliki pengetahuan yang baik terkait apa yang akan disuarakan. Dengan kata lain, ada saja mahasiswa yang hanya sekedar hadir saja.

Padahal, lanjut Adiyana, Mahasiswa sebagai generasi intelektual, sudah seyogyanya memiliki basis pengetahuan politik yang baik. Sehingga, seluruh peserta aksi dapat memahami apa maksud dan tujuan aksi tersebut.

"Gerakan mahasiswa itu harus cerdas karena basisnya kan adalah basis intelektual, pasca aksi kemarin kita menilai kaget karena gelombang mahasiswa begitu cepat, sementara basis kognisi politiknya itu tidak terpenuhi," ujarnya.

"Ketika ngomong revisi UU KPK atau RUU KUHP itu menjadi bias, ditanya itu tidak paham, nah ini kan problem yah, karena orientasi individu warga negara itu akan bagus ketika terpenuhinya kognisi politik. Salah satunya yang menggugat itu harus paham," sambung Adiyana.

Adiyana juga menjelaskan, tindakan anarkisme pada aksi gerakan mahasiswa di Jawa barat, merupakan hasil daripada lemahnya pengetahuan politik dari peserta aksi. Sehingga, mudah sekali massa aksi disusupi oleh kelompok-kelompok yang memang ingin menunggangi gerakan mahasiwa untuk kepentingan kelompok itu sendiri.

"Kita kan mewanti-wangi bahwa gerakan ini adalah gerakan yang diharuskan oleh mahasiswa, tetapi kemudian kita juga mewanti-wanti jangan sampai aksi ini ditunggangi oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab, yang akhirnya itu dibenturkan secara vertikal antara mahasiswa dan negara," tegas Adiyana.

"Saya melihat aksi pertama masih murni, ketika satu semangat bahwa KPK ini jangan dilemahkan, tapi kemudian ketika hari-hari berikutnya itu ada indikasi ditunggangi, contoh ketika jam 6 malam itu ada kelompok yang merusak fasilitas publik dan itu bukan identik dengan gerakan mahasiswa," lanjut Adiyana.

Selanjutnya, Adiyana menambahkan, mahasiswa saat ini seyogyanya dapat melakukan atau menghadiri kajian-kajian atau diskusi publik terkait isu-isu terkini. Hal itu diyakini, dapat menjadi sumber referensi yang baik bagi pengetahuan politik mahasiswa, dan berdampak pada gerakan mahasiswa kedepannya.

"Forum ini (diskusi KNPI) juga bukan berarti mencegah kawan-kawan mahasiswa untuk aksi, tapi mahasiswa adalah kaum intelektual, demo harus menyampaikan pesan politik itu harus ada isi, sehingga tidak ada lagi kemudian penunggang gelap yang memanfaatkan momentum itu," tuturnya.

Ditemui ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Hubungan antar lembaga DPD KNPI Jabar, Syahri Achyan Tanjung mengungkapkan, diskusi "Antara Opini Rakyat dan Pemerintah" merupakan sebuah respon dari DPD KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi. Termasuk organisasi kemahasiswaan, yang menjadi peserta aksi gerakan mahasiswa di Jawa Barat.

"Sehingga mereka punya wadah untuk menyalurkan melalui diskusi, kita juga mengundang pihak kepolisian yang kemarin berhadapan dengan mahasiswa, jadi apa yang di inginkan mahasiswa sampaikan, apa yang diinginkan kepolisian sampaikan disini," ujarnya.

Selanjutnya, Syahri menambahkan, dirinya berharap, diskusi yang digelarnya dapat menjadi sumber pengetahuan politik yang baik bagi mahasiwa di Jawa Barat. Sehingga, aksi gerakan mahasiswa di Jabar kedepan dapat dilakukan dengan cara yang baik, tanpa adanya tindakan anarkis.

Ia juga berjanji, hasil dari diskuis tersebut nantinya akan disampaikan kepada legislatif dan eksekutif di Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

"Jangan sampai aksi-aksi ini deksturktif untuk kepentingan bangsa, intinya itu. Nantinya hasil diskusi kita catat, karena disini juga ada anggota dewan provinsi, melalui kader kita di legislatif maupun di eksekutif kita akan salurkan, kita fasilitasi," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)