BKD Jabar Siapkan Skema Kenaikan Penghasilan ASN

BKD Jabar Siapkan Skema Kenaikan Penghasilan ASN
net

INILAH, Bandung - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat sedang menyiapkan skema guna membuat penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkat lewat penguatan kinerja. Dalam hal ini, BKD berkerja sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

Kepala BKD Jabar Yerry Yanuar mengatakan, pihaknya menyiapkan aplikasi E-Kinerja guna menopang rencana Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang akan menaikan tambahan perbaikan penghasilan (TPP) ASN Pemprov Jabar 2020 mendatang.

“Istilahnya tidak ada lagi (hitungan) jauh dekat sama saja. Yang rajin akan mendapatkan renumerasi tambahan, BKD menyiapkan E-Kinerja sebagai alat ukurnya,” ujar Yerry saat dihubungi Kamis (10/10/2019).

Dia menyampaikan, aplikasi tersebut bakal diujicobakan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) ada Oktober-Desember 2019 ini. Di mana nantinya, melalui aplikasi in setiap OPD akan memberikan laporan kinerja setiap ASN. 

“Laporan ini menentukan. Aplikasi ini saat ini mulai diujicoba karena penerapan kenaikan tunjangan kan mulai 2020,” katanya.

Yerry memastikan,penilaian kinerja ASN akan akurat karena langsung menyangkut kinerja individu ASN. Pihaknya berharap kenaikan tunjangan ini dapat memberikan reward secara adil pada ASN yang kinerjanya baik. 

“Kehadiran yang bagus tidak bisa tunjangannya disamakan dengan mereka yang jarang hadir, yang rajin tidak boleh disamakan dengan yang kerjanya biasa saja,” kata dia.

Disinggung berapa persen kenaikan TPP pada 2020 mendatang, Yerry mengaku belum mengetahui. Mengingat saat ini TAPD masih menggodok  angka tersebut 
“Kenaikan TPP ini merupakan kebijakan provinsi jadi tidak perlu dikonsultasikan dengan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampampaikan, pihaknya akan menaikkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar. 

Besaran kenaikan tersebut, kata dia, akan didasarkan pada perhitungan evaluasi kinerja pegawai setiap hari yang dihimpun program Elektronik Remunerasi Kinerja (E-RK).

Menurutnya, E-RK adalah sistem pencatat dan pengalkulasi remunerasi pegawai secara digital. Pegawai diminta mengisi form hal-hal yang telah dikerjakan dalam satu hari untuk dikalkulasi selama satu bulan untuk kemudian ditukar kompensasi. Sistem ini sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. (Rianto Nurdiansyah)