Ada Apa dengan BOT Pasar Limbangan dan Pasar Cibatu?

Ada Apa dengan BOT Pasar Limbangan dan Pasar Cibatu?
Foto: Zainulmukhtar

INILAH, Garut- DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut mempertanyakan adanya kekurangan setoran profit sharing dari swasta ke kas daerah Pemkab Garut. Lho?

Kekurangan setoran profit sharing, itu  senilai Rp6.505.103.457,00 dari seharusnya sebesar Rp13.010.206.875,00 dari perjanjian kerja sama pembangunan Pasar Limbangan, dan Pasar Cibatu bersekema Build Operate Transfer (BOT), atau Bangun Guna Serah.

Temuan tersebut didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabupaten Garut Tahun 2018.  

“Mesti ada penjelasan, keuntungan setoran profit sharing dari swasta atas BOT Pasar Limbangan, dan Pasar Cibatu yang mestinya diterima Pemkab Garut sebesar Rp13 miliar lebih, kok baru dibayarkan Rp6 miliar? Apakah memang swasta tak memenuhi kewajibannya, atau pihak Pemkab Garut tak serius melakukan penagihan, atau bagaimana ? kata Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriyadi, Kamis (10/10/2019).

Menurut Dudi, pihaknya jauh-jauh hari telah melayangkan surat ke SKPD Pemkab Garut terkait untuk meminta penjelasan berikut tindak lanjut mengenai temuan pada LHP BPK RI atas LKPD Garut Tahun 2018 tersebut. Namun hingga kini tak kunjung mendapatkan jawaban.

“Kami sebagai rakyat tentu berhak tahu benar tidaknya, efektif tidaknya aset dan uang negara/daerah yang hakikatnya uang rakyat itu dikelola pemerintah daerah. Apalagi, hampir semua pembangunan pasar di Garut ini, baik yang bersekema BOT maupun didanai APBD, bermasalah terus. Termasuk pembangunan Pasar Leles yang amburadul, tapi anehnya terus dilanjut begitu saja seakan tak ada masalah,” ujar Dudi.

Selain fakta pelaksanaan pembangunannya yang amburadul tak selesai tepat waktu, lanjut Dudi, pada pembangunan Pasar Leles serta pembuatan pasar daruratnya juga ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp623.171.905,33, dan denda minimal sebesar Rp106.094.205,00.

Lebih menjengkelkan lagi, kata Dudi, selalu saja ada temuan pada LHP BPK RI atas LKPD Kabupaten Garut setiap tahunnya, terutama berkaitan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk Tahun Anggaran 2018, temuan tersebut didapatkan pada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Garut dengan potensi total kerugian keuangan negara/daerah mencapai sebesar Rp9.808.054.405,30.(zainulmukhtar)

 

Loading...