Jabar Duduki Peringkat Keempat Terbanyak Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Hakim

Jabar Duduki Peringkat Keempat Terbanyak Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Hakim
Foto: Ridwan Abdul Malik

INILAH, Bandung - Ketua Komisi Yudisial RI Jaja Ahmad Jayus menyebutkan, hingga September 2019 pihaknya menerima ribuan laporan masyarakat atas pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang hakim. Provinsi Jabar diakuinya masuk dalam urutan keempat sebagai daerah yang memiliki jumlah pelaporan atas pelanggaran kode etik hakim.

Hal itu disampaikan Jaja usai menjadi narasumber pada acara Workshop dengan tema "Peran Komisi Yudisial dan Masyarakat Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Perilaku Hakim" di Gedung Pascasarjana Universitas Pasundan (Unpas), Jumat (11/10/2019).

"Sampai September kemarin, ada 1804 laporan. Jabar termasuk 5 besar pelaporannya dari seluruh indonesia. Pertama DKI Jakarta, Surabaya (Jawa Timur), Medan (Sumatera Utara), Jabar, Makasar (Sulawesi Utara), Semarang (Jawa Tengah)," ucap Jaja.

Kendati demikian, Jaja mengatakan dari ribuan laporan terkait kode etik yang diterima pihaknya. Hanya 63 pelaporan saja yang benar terbukti dan ditindaklajuti. Pasalnya, ada beberapa laporan yang tidak memiliki bukti yang cukup kuat.

"Dari angka itu ada yang tidak bisa ditindaklajuti ada yang kekurangan bukti maka ditutup, hanya 63 yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, termasuk hakim yang diberhentikan," ujar jaja.

Lebih lanjut, Jaja juga menjelaskan, dari angka 63 pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim pun kasusnya bervariatif. Mulai dari Selingkuh hingga gratifikasi atau menerima sesuatu imbalan, baik dalam bentuk uang maupun benda.

"Kalau diberhentikan berati menerima sesuatu (gratifikasi), kemudian selingkuh, kemudian pelanggaran kategori sedang yaitu bertemu pihak (baik tergugat maupun penggugat)," ungkapnya.

Terkait acara workshop, Jaja menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk sosialisasi untuk masyarakat dan akademisi. Hal itu dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, tentang bagaimana laporan kepada ky yang berkaitan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Mou seperti saat ini juga, lanjut Jaja, dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia.

"Hampir 200 peruguruan tinggi yang ada di indonesia, kita ada mou kemudian ada tindak lanjut, kemudian pengaplikasiannya nanti ada kajian2 tentang bagaimana efektivitas perilaku hakim agar penegakan hukum itu bisa berjalan secara efektif," tuturnya.

Selanjutnya, Jaja pun mengajak kepada masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat, untuk proaktif dalam memberika pelaporan kepada Komisi Yudisial RI. Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang hakim.

Menurutnya, di era digitalisasi seperti saat ini, masyarakat dapat dimudahkan untuk memberikan pelaporan. Satu diantaranya melalui website resmi Komisi Yudisial RI. Namun, harus disertai bukti yang cukup kuat atau tidak asal lapor.

"Ya tinggal datang lapor, misalnya isunya ada hakim yang selingkuh atau menerima uang, tapi tetap harus ada bukti. Bisa online di website kami, kemudian call center 187, bisa via pos ke kantor kami, atau datang langsung ke Komisi Yudisial," tandasnya.

Ditemui ditempat yang sama, Direktur Program Pascasarjana Unpas Didi Turmudzi mengungkapkan pihaknya mendukung Komisi Yudisial dalam meningkatkan profesionalisme seorang hakim. Satu diantaranya melalui MoU dan Workshop tersebut.

"Kegiatan dalam rangka implementasi daripada kerjasama antara pascasarjana Universitas Pasundan dengan Komisi Yudisial, terutama terkait peran Komisi Yudisial dan masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan perilaku hakim," ucap Didi.

Selain bentuk implementasi dari kerjasama, Didi memaparkan kegiatan workshop tersebut juga bertujuan untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap dunia peradilan di Indonesia. Khusunya profesi hakim.

"Hari ini sikap masyarakat terhadap penegakan hukum ini semakin rendah, menipis. Oleh karena itu mudahan workshop ini paling tidak dapat menjadi penyadar bahwa pengawasan di bidang hukum ini harus sistemik," pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)

Loading...