Pejabat di Cirebon yang Diperiksa KPK Sulit dihubungi, Ada Apa?

Pejabat di Cirebon yang Diperiksa KPK Sulit dihubungi, Ada Apa?

INILAH, Cirebon - Sebagian besar pejabat Pemkab Cirebon yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih dari enam bulan terakhir ini sulit dihubungi. Selain itu, kebanyakan mereka kompak dan mengganti nomor telepon selulernya.

"Ini sudah tidak sehat. Lebih dari setengah tahun pasca kasus korupsi Sunjaya, hampir semua pejabat yang pernah diperiksa KPK, seolah menutup diri. Nomor ponsel mereka juga kebanyakan ganti nomor," kata Ketua Alinsi Demokrasi Rakyat (Aldera) Warcono, Jumat (11/10/2019).

Warcono menilai, apa yang dilakukan sebagian pejabat, adalah pelanggaran yang cukup serius. Mereka dinilai menyalahi undang-undang keterbukaan informasi publik. Seharusnya, pemeriksaan KPK bukan menjadi halangan untuk tetap bekerja dan menutup akses publik.

"Jangan berdalih pemeriksaan KPK menjadi kendurnya kinerja. Itu bisa saja akal-akalan oknum yang sengaja memanfaatkan momentum. Mereka itu pejabat yang tugasnya sebagai pelayan publik, ya harus stanby," jelas Warcono.

Menurutnya, kalau saja beberapa oknum pejabat tidak menutup akses komunikasi, bisa saja mereka tidak terendus walaupun jarang berada dikantor. Namun karena akses komunikasi banyak yang mati, otomatis publik bertanya-tanya dan mencari keberadaan mereka. Alhasil, banyak terbongkar pejabat yang jarang dikantor, dan hanya melakukan absensi saja.

"DPUPR yang paling parah. Kita kesulitan bertemu dengan kepala dinasnya. Apalagi Kabid Bintek, Suparman. Kami tidak tahu, setiap harinya Kadis Avip Suherdian dan Suparman itu berada dimana. Sementara anehnya, absensi mereka tetap berjalan," kata Warcono.

Warcono juga meminta, supaya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon, memberikan sanksi tegas, terlebih kepada Camat Beber, Rita Susana yang sudah di cekal KPK. Meskipun status Rita belum jelas, namun sudah mencoreng nama baik Kabupaten Cirebon.

"Panggil camat Rita, lalu beri sangsilah. Non jobkan bila perlu. Cekal KPK sudah memberikan image buruk kepada Pemkab Cirebon. Kenapa kepala BKPSDM diam saja," terangnya.

Namun Warcono juga tidak menampik, kalau pihak BKPSDM Kabupaten Cirebon, pernah menjadi bidikan KPK, saat kasus OTT mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi. Kemungkinan lanjut Warcono, saat ini Kepala BKPSDM, Supadi dan Kabid Mutasi, Sri Darmanto, sedang stres terkait nasib mereka ke depannya.

"Disinilah perlu ketegasan Bupati Imron. Kalau dibiarkan manajemen seperti ini, Kabupaten Cirebon akan semakin terpuruk. Sementara masih banyak juga oknum pejabat yang mendulang di air keruh," tukasnya. (Maman Suharman)

Loading...