Menteri Ekonomi Jokowi Harus Bebas Kasus Hukum

Menteri Ekonomi Jokowi Harus Bebas Kasus Hukum
Presiden RI Joko Widodo. (Antara Foto)

INILAH, Jakarta - Joko Widodo atau Jokowi kembali terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode kedua didampingi Maruf Amin. Namun, sampai saat ini susunan kabinet belum dibentuk.

Lalu, seperti sosok seperti apa menteri-menteri yang membantuk Jokowi-Amin dalam periode kedua ini? Tentunya agar ekonomi dan janji-janji politik dalam masa kampanye kemarin.

Ekonom Indef Bhima Arya Yudhistira menyarankan, sebaiknya Jokwi memilih orang-orang yang membatunya tidak pernah terlibat dalam kasus hukum. Ini supaya di periode kedua investasi bisa masuk lebih banyak.

"Untuk menarik investasi diperlukan sosok menteri khususnya menteri Keuangan dan menteri BUMN yang bebas dari kasus hukum plus punya integritas tinggi," kata Bhima pada INILAHCOM, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Kata dia, usulan itu bukan tanpa melalui pertimbangan yang baik. Sebab, lanjut dia, masalah utama daya saing dakam negeri adalah kasus korupsi atau kasus hukum. "Jadi kalau ada menteri bolak balik ke KPK image nya jadi jelek ekonomi di Indonesia," ujar dia.

Kemudian, sebaiknya ada perwakilan dunia usaha di pos yang berhubungan langsung dengan pengusaha. "Misalnya menteri perdagangan, dan menteri BUMN jadi komunikasi kebijakan ke level dunia usaha bisa lancar," kata dia.

Sekedar mengingatkan, menteri Jokowi di periode pertama yang sudah dinyatakan bersalah adalah mantan menteri Sossial Indrus Marham. Dia sudah divonis tiga tahun oleh Pengadilan Tipikor. Lalu ada Menpora Imam Nahrowi yang dijadikan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI dari Kemenpora.

Kemudian, ada beberapa menteri yang masih terduga terlibat kasus korupsi di KPK. Antara lain, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang diduga terlibat dalam kasus suap anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso; Menteri Agama Lukman Hakim yang diperiksa dalam kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Ada satu lagi, yang pernah dipanggil oleh KPK Menteri ESDM Ignatius Jonan. Dia pernah dipanggil oleh penyidik KPK untuk tersangka Sofyan Basir dan Samin Tan.

Tapi Jonan tidak memenuhi panggilan, meski sudah ketiga kalinya. Pertama Jonan dipanggil pada13 Mei 2019. Surat tidak sampai, karena rumah itu tidak dihuni. Jonan pun tidak hadir penuhi panggilan KPK.

KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Jonan pada Rabu 15 Mei 2019. Lagi-lagi Jonan tidak hadir. Alasannya karena dia tengah kunjungan kerja ke luar negeri.

Penyidik KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan Jonan lagi pada Senin 20 Mei 2019. Pemanggilan kali ini, Jonan juga tidak hadir lagi karena sedang di AS.

Bukan kali ini saja, Jonan mengelak dari panggilan KPK. Sebalumnya dalam penyidikan kasus yang lain, yaitu kasus korupsi di Kementerian Perhubungan Jonan juga mangkir dari panggilan KPK.

Waktu itu dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirjen Hubla pada Kemenhub Antonius Tonny Budiona. Nah, Jonan pun urung diperiksa sampai kasus ini disidangkan dan sudah diputuskan. [ipe]