Gaji Guru Honorer Masih Aman Dicover DAU

Gaji Guru Honorer Masih Aman Dicover DAU
Mendikbud Muhadjir Effendy

INILAH, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakin Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari Pusat ke daerah masih cukup untuk membayar gaji guru honorer.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, sisa anggaran DAU di kas pemerintah kabupaten/kota masih tersisa untuk menggaji guru honorer. Sisa anggaran itu, sudah dipotong i gaji dan tunjangan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dia berharap pemerintah daerah baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi bisa membijaksanai estimasi anggaran sisa DAU. Sehingga, gaji guru honorer tak dialokasikan dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Sebenarnya dana BOS itu digunakan untuk operasional, bukan untuk menggaji guru honorer," kata Muhadjir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (13/12/2018) kemarin sore.

Terkait masalah guru honorer yang telah lama mengabdi namun secara administrasi pun tidak bisa melamar sebagai PNS karena terkendala masalah umur, Muhadjir menyatakan pemerintah akan melaksanakan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dengan syarat masing-masing mereka harus menyelesaikan pendidikan S-1 terlebih dahulu.

Muhadjir beralasan pemerintah tidak mau melanggar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah minimal berijazah S-1 atau D-4, meskipun di sisi lain Kemendikbud juga tidak menutup mata jika banyak dari mereka yang telah lama mengabdi.

Berdasarkan data yang dipegang Kemendikbud, saat ini ada 74.794 tenaga guru honorer yang belum berijazah S-1 ataupun D-4. Sedangkan kesempatan seleksi guru P3K yang akan dibuka yaitu sebesar 150.669 lowongan.

Dia menyampaikan rencananya pemerintah akan mengadakan seleksi tenaga (guru) P3K setelah proses rekrutmen PNS selesai dilaksanakan.

"Saya tidak tahu apakah ini boleh disampaikan atau tidak. Insya Allah, Februari (2019) kami akan buka rekrutmen P3K. Mudah-mudahan bisa terlaksana,"  kata Muhadjir.