Tahun Depan, Pemprov Bakal Bangun Panti Eks ODGJ

Tahun Depan, Pemprov Bakal Bangun Panti Eks ODGJ

INILAH, Bandung - Pemprov Jabar bakal mendirikan panti sosial rehabilitasi untuk penanganan mantan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Unit bagunan ini bakal direalisasikan pada 2020 nanti. 

Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Penyalahgunaan Napza dan Perdagangan Orang Dinas Sosial Jawa Barat Ipik Supena mengatakan, seiring dengan Undang-undang yang diperbaharui, saat ini pemerintah provinsi dituntut memiliki panti. 

"Kita tahun depan merencanakan akan menambah unit bangunan untuk membuat panti sosial rehabilitasi eks ODGJ," ujar Ipik, Minggu (13/10/2019).

Lokasi panti tersebut akan terletak di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Di mana pihaknya memiliki lahan dengan luas 2-3 hektare. "Mudah-mudahan anggaran tahun depan bisa mendukung. Anggaran dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja Anggaran)," ucapnya.

Ipik mengatakan, sebelumnya permasalahan ODGJ termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat. Namun saat ini, Pemprov Jabar memiliki mandat untuk melalukan pelayanan dasar kepada mantan ODGJ. 

"Sekarang pusat itu kewenangannya balai bimbingan lanjutan, tapi untuk pelayanan dasarnya ada di provinsi. Jadi kita dituntut harus punya panti," ucapnya.

Dia menyampaikan, panti ini nantinya bakal melayani 50 mantan ODGJ. Selanjutnya, pihaknya akan melengkapi sarana dan prasarana hingga SDM untuk memaksimalkan pelayanan. 

"Nanti kita bisa memiliki satu panti bisa memfasilitasi 1000 orang. Karena itu perlu anggaran yang cukup besar," ucapnya.

Sejauh ini, dia sampaikan, sudah banyak masyarkat yang ikut terjun menangani permasalahan ODGJ ini, seperti di Bekasi dan Tasikmalaya. Pihaknya mengapresiasi masyarakat yang peduli pada permasalahan sosial. 

"Merekalah yang sekarang menjadi garda terdepan membantu pemerintah. Kami apresiasi masyarkat sudah banyak yang berpatisipasi," katanya.

Menurut dia, setiap tahun dinsos mengembalikan eks ODGJ sekitar 200 sampai 300 orang kepada keluarganya, bahkan kata Ipik, pihaknya juga menerima kiriman eks ODGJ dari daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Jadi orang jabar di tangani oleh daerah lain setelah sembuh di kembalikan lagi ke kami," ucapnya.

Sebab dinsos dalam hal ini kata Ipik, menangani eks ODGJ yang akan di siapkan dari sisi sosial agar bisa kembali bermasyarakat. Bukan hanya itu karena memang eks ODGJ ini harus hingga ditangani sampai selesai dan bisa kembali bermasyarakat.

"Memang harus penanganan baik agar eks ODGJ ini kembali ke masyarakat," pungkas dia. (Rianto Nurdiansyah)

Loading...