LAKRI: RUU KPK Terkesan Akan Mengerdilkan Kinerja KPK

LAKRI: RUU KPK Terkesan Akan Mengerdilkan Kinerja KPK
Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI ini digelar di Villa Imah Hills Pangalengan, Kabupaten Bandung. (okky adiana)

INILAH, Bandung - Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) menegaskan, Joko Widodo harus bersikap tegas menolak atau mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperbaiki kinerja KPK ke depan.

Rapat Pimpinan Terbatas LAKRI ini digelar di Villa Imah Hills Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu, (14/10/2019) hingga Selasa (15/10/2019).

Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) Sameul Lee Terok menyatakan, RUU KPK terkesan akan mengerdilkan kinerja KPK karena di dalamnya ada pasal yang tidak rasional dalam konteks pemberantasan korupsi.

“LAKRI berharap Presiden Jokowi bersikap tegas menolak atau mendukung RUU KPK, agar tidak bergejolak di masyarakat,” ujar Samuel di sela-sela acara Rapat Pimpinan Terbatas, Dewan Pimpinan Nasional LAKRI, di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Minggu (14/10/2019).

Menurut Samuel, dalam revisi UU KPK disepakati pembentukan dewan pengawas. LAKRI mengapresiasi adanya dewan pengawas sebagai bentuk kesempurnaan bukan melemahkan KPK.

Ia menyebut, adanya dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengontrolan terhadap KPK adalah hal yang justru baik untuk kinerja lembaga antirasuah ke depannya.

Tujuan adanya dewan pengawas agar bekerja lebih profesional dan maksimal. "Jangan dibentuk opini bahwa dewan pengawas ini sebagai salah satu upaya pelemahan," tegasnya.

Dia mengungkapkan, yang menjadi permasalahan adalah bukan Revisi RUU KPK, tetapi adanya anggapan bahwa KPK tidak netral dan tebang pilih dan harus bersih dari mafia hukum.

"Jangan sampai KPK diintervensi pihak tertentu. LAKRI siap memberi kontribusi dalam pemberantasan korupsi yang terjadi di Tanah Air. Hal ini disebabkan jumlah aparat penegak hukum yang melakukan investigasi tindak pidana korupsi masih minim," paparnya.

Hingga saat ini, ada 25 persen tindak pidana korupsi yang sudah diinvestigasi oleh aparat penegak hukum. Selama ini, tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara mulai dari pembangunan infrastruktur sampai pendidikan hingga kesehatan.

"Namun, beberapa daerah di Indonesia belum tersentuh KPK. Penyebabnya, jumlah aparat penegak hukum yang masih minim untuk melakukan investigasi. Memang masih kurang SDM untuk melakukan investigasi tindak pidana korupsi," tambahnya.

Saat disinggung terkait Rapimtas, Samuel menuturkan, LAKRI akan membahas dan memberi masukan kepada KPK untuk memberantas mafia hukum di dalam tubuh KPK juga menanggapi adanya dewan pengawas di KPK.

“Kami berharap KPK bebas dari mafia hukum, untuk itu dewan pengawas di internal dan luar KPK sangat diperlukan agar kinerja KPK terarah dan tidak ada intervensi," ucapnya.

Selain pembahasan terkait RUU KPK, acara ini juga membahas tentang potensi ekonomi di tubuh LAKRI. Ketua Dewan Pertimbangan LAKRI Fifi Sofiah menambahkan, pihaknya akan mendorong anggota LAKRI di daerah-daerah untuk berbisnis. Seperti diketahui, komoditi agro di Indonesia potensinya sangat luar biasa terutama beras dari Karawang karena berkualitas ekspor, selain itu komoditi yang saat ini sedang booming adalah kopi.

“Tidak ketinggalan handycraft dan furnitur, saya sendiri sudah mengekspor ke beberapa negara, contohnya furnitur berbahan dasar eceng gondok sudah saya ekspor ke Libya,” ungkap Fifi Sofiah.

Tidak hanya itu, Fifi juga akan terbang ke Uzbekistan dengan membawa desainer-desainer lokal yang akan memboyong rancangan pakaiannya, “Salah satu perancang akan membawa batik Cirebon yakni batik Megamendung yang dipesan pihak Uzbekistan untuk dibuat menjadi pakaian pengantin,” ujarnya.

Kata Fifi, LAKRI harus menjadi organisasi yang besar dan bersih. Maka pihaknya akan memaksimalkan potensi anggota LAKRI dari sisi ekonomi. Karena dalam suatu organisasi, harus ada potensi ekonomi untuk menopang dan memutar roda organisasi. (okky adiana)

Loading...