Terkait Kasus TPPU di Kabupaten Cirebon, Para Saksi Bisa Jadi Tersangka

Terkait Kasus TPPU di Kabupaten Cirebon, Para Saksi Bisa Jadi Tersangka
Ilustrasi (net)

INILAH, Cirebon - Situasi Kabupaten Cirebon masih belum kondusif, menyusul masih adanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi.

Hal tersebut, justru menambah ketar-ketir pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Alhasil, Kondisi tersebut disikapi banyak pihak termasuk dari kalangan praktisi hukum. Ketua Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Cirebon, Abdi Mujiono menilai, ada kemungkinan saksi-saksi bisa dijadikan tersangka, apalagi yang sudah kena cekal.

"Ini hanya prediksi secara hukum saja. Kasus TPPU biasanya menyeret banyak tersangka. Yang sudah-sudah, saksi-saksi bisa jadi tersangka, apalagi yang sudah kena cekal KPK," ungkap Abdi, Senin (14/10/2019).

Abdi menjelaskan, saksi yang mengetahui ada pencucian uang namun menutup-nutupi, bisa dijadikan tersangka. Namun kalau hanya diatasnamakan, namun tidak mengetahui apa-apa, kemungkinan tidak akan terjerat.

Hal itu berlaku juga buat ASN yang turut membantu dalam masalah TPPU. Biasanya justru orang-orang dekat Sunjaya yang tahu persis uang yang didapat dari mana dan untuk apa.

"Ajudan biasanya lebih tahu atau sekprinya barang kali. Kalau mereka tahu persis aliran dananya dari mana dan dibelikan mobil berapa, beli tanah di mana, ya tinggal menunggu hasil pemeriksaan KPK. Jadi tersangka atau tidak, KPK lebih paham," jelas Abdi.

Namun kalau saja yang disangkakan KPK masalah TPPU perizinan, lanjut Abdi, kemungkinan persoalan bisa melebar. Apalagi kaitannya dengan izin RTRW, bisa saja banyak keterlibatan pihak-pihak, termasuk anggota dewan yang saat itu mengesahkan RTRW. Terkait kalau saja ada pengembalian uang ke KPK, Abdi menilai sah-sah saja, namun kewenangan ada pada KPK.

"Kita kan bicara fakta hukum. Saat persidangan dan menghadirkan saksi-saksi, apalagi mereka terbukti menerima hasil TPPU, hakim bisa menetapkan saksi hari itu juga sebagai tersangka. Kasus TPPU itu, bisa menyeret banyak pihak," tukasnya.

Seperti diketahui, Rita dan GM Hyundai Engineering, Herry Jung dicekal KPK untuk bepergian ke luar negeri. Mereka dicekal sejak tanggal 26 April sampai 26 Oktober 2019.

Hal itu berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kembali menyeret nama mantan Bupati Cirebon. Sunjaya disangkakan menerima hasil TPPU sebesar Rp51 miliar.

Selain itu, Sunjaya juga diduga menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar dan perizinan properti di Cirebon sebesar Rp4 miliar. Sehingga, total Sunjaya menerima uang sebesar sekitar Rp51 miliar.

Sampai saat ini, sulit menghubungi beberapa pejabat yang diduga berkaitan dengan kasus TPPU Sunjaya. Sebut saja, Kadis dan Sekdis DPMPTSP Kabupaten Cirebon, Muhadi dan Dede Sudiono. Beberapa kepala dinas pun, sampai saat ini tidak bisa dihubungi. (maman suharman)

Loading...