Rugi Rp80 Miliar, Nasib Direksi PT PPE Ditentukan dalam RUPS

Rugi Rp80 Miliar, Nasib Direksi PT PPE Ditentukan dalam RUPS
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE) akan dievaluasi oleh Pemkab Bogor di Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS).

Hal itu dikatakan Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan bahwa perusahaan tambang milik daerah tersebut bahwa dalam RUPS nanti, Bupati Bogor Ade Yasin dan jajaran akan mengevaluasi kinerja direksi PT PPE.

"Terkait dugaan kerugian sekitar Rp80 miliar yang dialami oleh PT PPE, kami akan evaluasi kinerja direksi PT PPE, apakah tetap berlanjut atau ada pergantian manajemen," kata Iwan kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Wakil Bupati dari Partai Gerindra ini menambahkan, dirinya akan meneliti usia usaha tambang dan balik modal usaha dengan melihat Peraturan Daerah No T tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemkab Bogor pada BUMD PT Prayoga Pertambangan dan Energi.

"Kami akan ambil kebijakan yang terbaik terutama bagaimana menyelamatkan aset dan puluhan atau ratusan karyawan PT PPE yang telah dirumahkan oleh jajaran direksi, beberapa waktu lalu," jelas Iwan.

"Dugaan kerugian negara Rp80 miliar ini akan diaudit dahulu oleh akuntan publik, jika dalam kerugian itu ada terindikasi ada kelalaian, kesalahan atau kesengajaan maka oknum tersebut akan ada konsekuensinya," ujar Sarjana ekonomi lulusan Universitas Pakuan in.

Di pihak lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli mengaku masih menunggu evaluasi kinerja direksi PT PPE. Dia menuturkan kalau masih rasional dan masih bisa memungkinkan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAS) dirinya akan membantu.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi eksekutif terhadap kinerja direksi PT PPE, kalau rasional dan masih bisa diselamatkan akan kami bantu penyertaan modal tetapi kalai tidak maka tidak akan diberikan penyertaan modalnya," tutur Romli.

Seperti diketahui, semenjak dibentuk pada 2012 hingga 2017, PT PPE yang digawangi mantan Ketua KPU Kabupaten Bogor Radjab Tampubolon sudah diberi penyertaan modal sebesar Rp250 miliar, namun hingga saat ini belum pernah memberikan dividen atau keuntungan.

Karena itu, sejak 2018 lalu Pemkab Bogor pun memasukkan status PT PPE ke dalam Sistem Pengawasan Internal (SPI) hingga sebelum ada langkah restrukturisasi manajemen, rekomendasi jangka pendek maupun jangka strategis.

Untuk itu, sampai kapan pun Pemkab Bogor tidak akan memberikan atau menyuntikkan modalnya kepada perusahaan pelat merah itu. (Reza Zurifwan)

Loading...