Kasus 'Hujan Batu' Purwakarta, Bagaimana Nasib Tambang PT MMS?

Kasus 'Hujan Batu' Purwakarta, Bagaimana Nasib Tambang PT MMS?

INILAH, Bandung – Sudah hampir seminggu peristiwa “hujan batu” di Kampung Cihandeuleum, Purwakarta, terjadi. Bagaimana sikap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Jawa Barat?

Sejauh ini, mereka masih menunggu hasil investigasi setelah batu longsor di titik Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta itu. Investigasi atas peristiwa yang terjadp pada Selasa (8/10/2019) itu dilakukan inspektur tambang.

Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jawa Barat, Diding Abidin Subandi mengatakan sejauh ini Pemprov Jabar telah merekomendasikan pemberhentian sementara aktivitas pertambangan PT Mandiri Sejahtera Sentra (MSS).

Diding mengatakan, inspektur tambang akan mengevaluasi beberapa kewajiban perusahaan yang tercantum dalam naskah izin pertambangan. “Berhenti sementara sambil menunggu inspektur ESDM mengecek,”  ujar Diding, usai kegiatan Jabar Punya Informasi, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, PT MSS harus memastikan kewajiban terpenuhi bila tidak ingin izin aktivitas pertambangan dicabut.  Salah satu kewajibannya yaitu membangun tanggul untuk menahan serpihan batu hasil pertambangan. 

Diding melanjutkan, pihaknya memiliki dua kewenangan, yaitu melakukan pembatalan izin bilamana ada yang melapor dan pencabutan jika perusahaan tambang tersebut melakukan pelanggaran. Terkecuali bila PT MSS dapat memenuhi kewajiban, maka aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan. 

“Dalam izin itu harus ada beberapa yang dipenuhi pemegang izin. Kegiatan dihentikan sementara, seperti mereka membuat tanggul, setelah itu kita evaluasi,” katanya. 

Diketahui, insiden terjadi Kampung Cihandeuleum, Desa Sukamulya, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Selasa (8/10/2019). Sedikitnya tujuh rumah dan satu sekolah mengalami kerusakan akibat ledakan tersebut. Lokasi tambang batu di Desa Sukamulya sendiri berada dibawah kendali PT MSS.

Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jabar telah menginvestigasi peristiwa longsor batu raksasa di Kampung Cihandeuleum tersebut. Bahkan ESDM telah menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak, yakni Inspektorat Tambang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar dan Kabupaten Purwakarta, perwakilan PT MSS, serta Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar. 

Pada kesempatan itu,  DLH Provinsi dan Kabupaten Purwakarta menyampaikan pendapat dari perspektif lingkungan. Termasuk PT MMS juga menyampaikan pandangan.

"Inspektur tambang tidak hanya menyampaikan hal-hal teknis, tetapi juga menyampaikan pandangan yang sifatnya administratif," ucap Kepala Dinas ESDM Jabar Bambang Tirtoyuliono belum lama ini. 

Menurut Bambang, ada dua kesimpulan dari pertemuan tersebut. Pertama, memerintahkan PT MSS untuk segera mengevakuasi masyarakat yang terdampak. 

"Yang kedua, kita akan merekomendasikan kepada DPMPTSP Jabar untuk menghentikan sementara operasional pertambangan," katanya. 

Nantinya, kata Bambang, Dinas ESDM  membuat kriteria catatan teknis yang mesti dipenuhi dalam waktu yang sudah ditentukan  PT MSS apabila ingin kembali beroperasi. Rekomendasi dan kriteria tersebut akan diberikan ke DPMPTSP Jabar pada Senin (13/10) mendatang.

"Berdasarkan regulasi, alur penindakan itu. Pertama, teguran tertulis satu, teguran tertulis dua. Kemudian, penghentian sementara. Baru pencabutan permanen. Jadi, kalau tidak memenuhi kriteria dalam kurun waktu yang telah ditentukan, pasti diusulkan dicabut izinnya," ucapnya. 

Sedangkan langkah preventif yang dilakukan Dinas ESDM Jabar adalah mengevaluasi pertambangan di Tanah Pasundan. Tujuannya tentu saja supaya insiden serupa tidak terjadi. 

"Paling tidak satu tahun satu kali kita melakukan fungsi dan pengendalian terhadap pertambangan yang berizin kita lakukan secara periodik evaluasi," pungkas dia. (rianto nurdiansyah)
 

Loading...