PDIP, Gerindra dan Hanura Kabupaten Cirebon Ditinggalkan

PDIP, Gerindra dan Hanura Kabupaten Cirebon Ditinggalkan
Foto: Inilah/Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Cirebon akhirnya terbentuk, Senin (14/10) menjelang tengah malam. Namun rapat paripurna tersebut diwarnai aksi walkout tiga fraksi, yaitu PDIP, Gerindra, dan Hanura.

Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Cirebon melakukan aksi walkout (WO). Ketiga fraksi tersebut adalah Gerindra, PDIP, dan Hanura. Ketiganya menilai rapat paripurna pembentukan AKD terkesan dipaksakan karena baru saja melaksanakan pemilihan unsur pimpinan dewan.

"Rapat ditunda saja. Ini undangan yang tanda tangan ketua dewan sementara. Sementara kita kan baru saja melantik ketua dan unsur pimpinan dewan definitif," kata Ketua Fraksi PDIP Aan setiawan saat melakukan interupsi.

Aan keukeuh dengan sikapnya, yaitu yang mengundang rapat paripurna adalah ketua definitif. Hal itu karena yang bisa memimpin rapat paripurna AKD hanya ketua definitif. Selain itu, acuan dalam rapat harusnya menggunakan Tata Tertin (Tatib) dan bukan PP. Aan meminta tatib diselesaikan terlebih dahulu, baru sidang dilaksanakan.

"Jadi selesaikan dulu tatibnya. Tatibnya sendiri belum disahkan, kini sudah mau menentukan AKD. Ini kan rapat terbuka, seharusnya ada pihak eksekutif yang hadir," kata Aan.

Interupsi lainnya dilakukan anggota Fraksi PDI Perjuangan Mustofa. Mantan Ketua DPRD periode lalu ini meminta rapat paripurna ditunda. Sebab Fraksi PDIP belum menyerahkan nama-nama anggotanya untuk diposisikan dalam AKD.

"Rapatnya tolong ditunda saja. Fraksi kami belum menyiapkan dan menyetorkan nama-nama anggota yang akan masuk dalam AKD. Ini berkaitan langsung dengan DPP karena setiap anggota yang masuk AKD, ditentukan langsung DPP," ungkap Mustopa.

Anggota DPRD dari Hanura Yoga menilai, sejak awal dilantik, semuanya sudah disumpah bahwa anggota dewan harus taat tatib. Kalaupun dipaksakan, maka akan menyalahi aturan. Sofwan dari Fraksi gerinda juga menyampaikan hal yang sama. Dirinya meminta ketua dewan untuk menunda sampai hari Jumat, karena pihaknyapun belum menyampaikan nama-nama yang akan masuk AKD.

"Saya sepakat rapat ditunda. Kami juga sama, belum bisa menyerahkan nama-nama anggota yang akan mengisi AKD. Kami masih menunggu keputusan DPP," jelas Sofwan.

Namun, interupsi langsung disangkal oleh Anggota Fraksi Golkar DPRD, Siska. Sebenarnya, rapat paripurna ini sudah dinyatakan sah dan bisa dilanjutkan, karena pada Jumat sebelumnya, sudah diparipurnakan penentuan jadwalnya.

"Jadi tetap sah. Dan kami minta dilanjutkan paripurna ini," kata Siska.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Ahmad Fawaz menyampaikan, landasan hukum dalam rapat paripurna ini sudah kuat. "Jadi menurut kami landasan hukum dari paripurna ini sudah sangat kuat dan bisa dilanjutkan," katanya.

Anggota Fraksi PKB, Mahmudi menyampaikan, soal undangan adalah teknis dan menurutnya, sudah semestinya dilanjutkan. "Menurut hemat saya secara defakto telah memenuhi hukum dan sah. Artinya, rapat paripurna hari ini bisa sah dilaksanakan," tukasnya.

Pimpinan rapat paripurna pun akhirnya menyekors selama lebih dari 2,5 jam. Setelah dilanjutkan, perdebatan dalam rapat masih terus berlanjut. Setelah saling interupsi yang memakan waktu panjang, akhirnya rapat pun tetap dilanjutkan, karena hasil voting, lebih banyak fraksi yang kekeh ingin melanjutkan rapat paripurna tersebut. Fraksi PDIP, Gerindra dan Hanura "walkout" meninggalkan ruang rapat paripurna. (maman suharman)

Loading...