Bupati Imron Didesak Segera Benahi Manajemen DPUPR

Bupati Imron Didesak Segera Benahi Manajemen DPUPR
Bupati Cirebon Imron Rosyadi (kanan). (Dok InilahKoran)

INILAH, Cirebon - Bupati Cirebon, Imron Rosyadi diminta sesegera mungkin membenahi manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Hal tersebut dikarenakan kondisi DPUPR yang saat ini sedang banyak masalah, baik internal maupun eksternal.

"Bupati harus segera membenahi manajemen DPUPR. Sudah lama saya mendengar banyak masalah. Ini harus cepat dibenahi, sebelum masalah yang baru muncul lagi," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, Rabu (16/10/2019).

Rudi menjelaskan, masalah tidak lepas dari persoalan proyek-proyek yang ada saat ini. Dia khawatir, akan terjadi persoalan yang menyeret ke ranah hukum. Pasalnya, kasus OTT mantan Bupati Sunjaya, juga pernah menyeret mantan Sekdis DPUPR, Gatot Rachmanto dan divonis satu tahun penjara. Meskipun saat itu ranahnya jual beli jabatan, namun persoalan sampai saat ini masih terus melebar.

"Saya juga masih mendengar kabar, ada ketidak beresan pada beberapa proyek yang sedang digelar saat ini. Nanti saya akan agendakan pemanggilan khusus pada manajemen DPUPR," jelas Rudi.

Ditanya masalah lelang proyek yang sering dilaksanakan menjelang akhir tahun, padahal anggarannya cukup besar, Rudi justru menyayangkan hal tersebut. Seharusnya, lelang proyek dari serapan murni, harus dilelang pertengahan tahun, supaya pengerjaannya selesai tepat waktu, dan tidak terbengkalai.

"Saya denger juga ada proyek jembatan yang saat ini masih dalam proses lelang. Kalau saja bisa selesai ya sukur. Tapi kalau melihat waktunya yang tinggal dua bulan lagi, bagaimana kalau gagal. Ini pasti akan menimbulkan masalah baru," jelas Rudiana.

Justru dengan sering munculnya persoalan tersebut, Rudiana meminta Kadis DPUPR, Avip Suherdian untuk serius dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas. Kalau terus menerus melakukan kesalahan, maka mau tidak mau harus mempertanggung jawabkan, atau mundur dari jabatan. Disinilah kata Rudi, tugas Bupati untuk mengambil langkah tegas.

"Dalam waktu dekat saya akan agendakan pertemuan dengan Bupati Imron. Lelang proyek diakhir tahun sering terjadi. Apalagi ini proyek jembatan. Nanti kita akan ambil langkah apa yang harus dilakukan," papar Rudi.

Sayangnya, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada Kadis DPUPR dan Kabid Bintek, Suparman, tidak pernah ada ditempat. Ironisnya, sudah hampir setahun ini pasca mereka diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telepon selulernya, tidak ada yang aktif. Malah beredar kabar, Suparman tidak pernah masuk kantor, namun absensi pingerprit selalu ada.

Sedangkan Plt Sekdis, Rahman, juga mengikuti jejak bosnya. Tidak ada satupun nomor telepon Rahman yang bisa dihubungi. Walaupun kabarnya Rahman tetap masuk kantor, tapi sulit untuk ditemui. Setiap didatangi ke ruangannya, staf Rahman selalu beralasan, sedang kelapangan. (maman suharman)

Loading...