Sebarkan Hoaks, ASN di Cimahi Bisa di Penjara

Sebarkan Hoaks, ASN di Cimahi Bisa di Penjara
net

INILAH, Cimahi - Aparatur Sipil Negara (ASN) di Cimahi harus hati-hati dalam memposting cuitannya atau menshare cuitan orang lain di media sosial (Medsos). Jika terbukti melanggar, mereka bisa dijerat sanksi, dari mulai indisipliner hingga sanksi pidana.

Aturan bermedia sosial bagi para PNS atau ASN itu tertuang dalam surat edaran yang diterima Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) Kota Cimahi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan Nomor N.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam surat tersebut, seluruh kegiatan PNS atau ASN diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian apabila melanggar, akan ditindak oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

"Baru masuk (surat resminya). Prinsip karena sudah resmi ada edaran itu akan di follow up oleh kami. Apabila ada hal-hal yang sesuai (edaran itu) perlu ditindaklanjuti," kata Kepala BPKSDMD Kota Cimahi Ahmad Saefulloh saat dihubungi, Rabu (16/10/2019).

Salah satu point yang tertuang dalam surat edaran itu yakni seluruh ASN di Kota Cimahi yang mencapai sekitar 4.200 orang dilarang menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, dan Antargolongan (SARA).

Apabila ada indikasi dan aktifitas kegiatan yang mengarah pada potensi yang mengganggu ketertiban dalam pelaksanaan tugas di lingkungannya, maka harus ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan sesuai peraturan.

Pegawai yang terbukti menyebarluaskan berita hoaks yang bermuatan ujaran kebencian terkait SARA, tegas Ahmad, itu merupakan pelanggaran disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan.

"Baik itu share, broadcast, upload, retweet, regram, dan sejenisnya,"  ujarnya.

Selain lewat medsos, dalam surat tersebut juga menyebutkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap SARA itupun juga tidak diperbolehkan.

Namun, lanjut Ahmad, pihaknya sejauh ini belum ada rencana untuk melakukan patroli khusus perihal aktivitas ber-medsos maupun penyampaian melalui media lainnya di kalangan para abdi negara di Kota Cimahi. Apalagi, sejauh ini memang belum ada laporan ASN di Kota Cimahi yang terindikasi memanfaatkan Medsos sebagai sarana untuk menyebaluaskan berita hoaks.

"Intinya jangan latah bikin status yang aneh-aneh, gunakan untuk hal-hal positif dan juga menjadi informasi yang bisa membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Selain sanksi disiplin ASN, sanksi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga menanti para ASN apabila terjebak menyebarluaskan informasi hoaks yang bermuatan SARA. (Ahmad Sayuti)

Loading...