Polres Bandung Pelototi Praktik Perjudian dan Kampanye Hitam Pilkades Serentak

Polres Bandung Pelototi Praktik Perjudian dan Kampanye Hitam Pilkades Serentak

INILAH, Bandung - Jelang pelaksanaan Pilkades 2019 Kabupaten Bandung, Polres Bandung membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menindak segala bentuk perjudian dalam pelaksanaan Pilkades. 

Kapolres Bandung AKBP Indra Hermawan mengatakan, pembentukan satgas khusus tersebut dilakukan sebab praktik tindak pidana perjudian sangat rawan terjadi pada pelaksanaan Pilkades.

"Sehingga kami menurunkan satgas khusus untuk mencegah perjudian terkait Pilkades," kata Indra di Soreang, Jumat (18/10/2019).

Selain perjudian, pihaknya juga menyoroti adanya praktik kampanye hitam yang kerap terjadi menjelang Pilkades. Polres Bandung sendiri sudah beberapa kali menemukan peredaran pesan yang menjelek-jelekan salah satu calon kades di media sosial dan aplikasi pesan singkat.

"Kami melihat para calon saling menjelekan di media sosial. Jadi patroli siber sudah kami lakukan sejak awal," ujarnya. 

Terkait personel pengamanan Pilkades Serentak, Indra menegaskan bahwa mereka akan diatur dalam dua tahapan penting selain patroli rutin yang sudah berjalan. Kedua tahapan penting yang membutuhkan pengamanan ekstra itu yaitu saat pencoblosan dan penghitungan suara.

"Pada hari pencoblosan kami menurunkan sekitar 900 personel Polri, 400 personel TNI serta di masing-masing desa ada tambahan 20 personel linmas. Jadi totalnya ada sekitar 1500 personel di 199 desa yang akan menggelar Pilkades," katanya.

Sementara itu, Bupati Bandung Dadang M Naser mengharapkan gelaran Pilkades Serentak 2019 bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses. Soalnya menurut Dadang,  pilkades merupakan contoh demokrasi yang sudah lama terbangun dengan baik di negeri ini.

"Pemilihan presiden, gubernur dan bupati/wali kota sebelumnya tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun kades sejak dulu dipilih oleh rakyat," katanya.

Dia menegaskan, desa sebenarnya bukan satuan pemerintahan terkecil di negeri ini. Tetapi desa justru merupakan satuan ketatanegaraan terdepan di Republik Indonesia.

Di Kabupaten Bandung, desa diakuinya sudah membuktikan peran besarnya terhadap kemajuan pembangunan dan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung yaitu maju, mandiri, dan berdaya saing. 

Kolaborasi desa dengan Pemkab Bandung secara Sabilulungan, kata dia, saat ini membuat Kabupaten Bandung tak lagi memiliki desa dengan status tertinggal, apalagi sangat tertinggal.

Dadang pun mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah menjadikan desa sebagai pilar pembangunan paling depan dengan dukungan anggaran yang besar. Namun, sia menyayangkan dukungan serupa belum ditunjukkan Pemprov Jawa Barat.

"Sekarang bantuan dari Pemprov untuk desa baru sekitar Rp100 juta per desa. Padahal Pemprov Jabar memiliki anggaran sampai Rp46 triliun, jadi seharusnya minimal bisa mengalokasikan sampai Rp1 miliar per desa," ujarnya. (Dani R Nugraha)

Loading...