5 Tahun Jokowi-JK, Akademisi: Banyak Nilai Merah

5 Tahun Jokowi-JK, Akademisi: Banyak Nilai Merah
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan salam disaksikan Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin dalam upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

INILAH, Bogor - Lima tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla banyak capaian yang diraih. Namun banyak pula catatan kelam di sektor ekonomi. Apa saja kira-kira?

Tak sedang bercanda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB), Didin S Damanhuri menyebut masalah deindustrialisasi harus segera diperbaiki memasuki periode kedua Presiden Jokowi dan Wakil Presiden maruf Amin.

"Kita mengalami deindustrialisasi, berarti (Kementerian) Perindustrian dan Perdagangan harus dievaluasi," kata Didin di Kampus IPB Darmaga, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (19/10/2019).

Selain itu, kata Didin, Kementerian Pertanian harus dievaluasi, mengingat persoalan mafia pangan belum selesai dan impor pangan masih tinggi. Upaya-upaya yang dilakukan masih belum terefleksikan pada upaya perbaikan. "Struktur pertanian kurang sehat. Harus dievaluasi," ujar salah seorang Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tersebut.

Didin menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga tak luput dari sorotan Didin. Di mana, permasalahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), belum bisa dicegah secara maksimal.

Dia juga menilai, pemerintah belum mampu menyelesaikan persoalan kompetisi antara transportasi daring (online) dan luring (offline). "Perhubungan termasuk mangkrak ya, misalnya (Bandara) Kertajati (Majalengka, Jawa Barat)," bebernya.

Menteri lain yang mendapat penilaian negatif adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. "Nggak ada suaranya tuh. Perlu orang kuat juga. Kalau bicara Pancasilanomics (ekonomi pancasila) sebenarnya UMKM itu kooperatif," terangnya.

Meskipun demikian, ia memberi penilaiam positif kepada beberapa kementerian seperti PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Perikanan, dan Keuangan. "Ya relatif lah (bisa lanjut ke periode II pemerintahan Presiden Joko Widodo). Keuangan oke. Reformasi birokrasi (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) agak jalan. Perikanan malah bagus menonjol. Yang bagus PUPR dan perikanan," ungkapnya.

Didin menilai diperlukan sosok yang lebih kuat untuk mengisi posisi Menko Perekonomian. "Pak Darmin (Nasution) menurut saya sebenernya banyak reformnya (reformasi), tetapi kurang efektif. Dari 16 paket reformasi itu, agak kurang efektif," pungkas Didin. [tar]