Proyek PISEW Kecamatan Tengah Tani Diduga Bermasalah

Proyek PISEW Kecamatan Tengah Tani Diduga Bermasalah
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon- Proyek Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon yang rampung Juni lalu kini berantakan. Akses jalan pertanian yang belum genap enam bulan, itu sudah banyak yang rusak.

"Saya sudah melakukan pengecekan dilapangan. Semuanya sudah rusak. Kemana anggaran buat perbaikan, atau memang tidak ada anggarannya," kata Ketua Gerakan Masyarakat Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon, M. Roji, Senin (21/10/2019).

Roji menerangkan, yang menjadi permasalahan yaitu kenapa proyek tersebut di kerjakan oleh pihak ke tiga. Seharusnya, menurut peraturan presiden, proyek tersebut adalah proyek padat karya dan dikerjakan oleh masyarakat sekitar yang terkena program PISEW. Roji meng klaim, pihaknya mempunyai bukti akurat, program itu dikerjakan oleh rekanan.

"Ini ada dugaan kongkalingkong antara kuwu yang menerima program PISEW dengan salah satu oknum rekanan. Oknumnya saya tau dan akan saya laporkan ke Kejaksaan," ancam Roji.

Roji menyebutkan, tahun ini Kabupaten Cirebon mendapatkan jatah 12 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Tengah Tani. Setiap Kecamatan masing-masing mendapatkan jatah tiga desa. Tercatat, di Kecamatan Tengah Tani desa yang mendapatkan program ini adalah Desa Gesik, Dawuan dan Desa Kemlaka Gede.

"Masing-masing desa mendapatkan anggaran sekitar dua ratus jutaan. Jadi totalnya, progran PISEW Kecamatan Tengah Tani itu 600 juta. Ini dikerjakan langsung rekanan berinisial HR. Data akurat dan ini menyalahi aturan," jelasnya.

Roji menilai, kualitas pekerjaan dilapangan terkesan asal-asalan, karena kondisi aspal dan beton sudah banyak yang terkelupas. Disamping itu, sama sekali tidak ada warga desa sekitar yang dilibatkan saat mengerjakan proyek tersebut.

"Saya mendengar ada dugaan komitmen fee antara rekanan dan kuwu sebagai penerima bantuan. Harusnya ini program padat karya, tidak boleh dipihak ke tiga kan," ungkapnya.

Hal senada dikatakan warga Gesik, Evan. Lewat sambungan telepon selulernya, Evan menyatakan proyek tersebut memang menyalahi aturan. Dirinya tahu persis masalah anggaran, karena untuk Desa Gesik sendiri, dirinya adalah yang mengusung anggaran ke anggota DPR-RI, Yosep Umarhadi. Seharusnya, proyek tersebut dikerjakan masyarakat sekitar karena masuk program padat karya.

"Ya jelas ini bisa pidana, bisa juga korupsi. Wong ini jelas proyek padat karya, kenapa di kerjakan pemborong. Tidak ada warga dari tiga desa yang dilibatkan. Semuanya dikerjakan rekanan," tuturnya.

Ivan menambahkan, dirinya sudah koordinasi dengan desa Dawuan dan Kemlaka Gede. Hasilnya, semua proyek tersebut dikerjakan oknum rekanan berinisial HR. Dirinya menduga pihak camat juga mengetahui secara pasti, dan diduga mendapatkan fee dari proyek tersebut. Alasannya, sampai saat ini tidak ada komplain dari camat setempat, padahal administrasi dan pelaksanaan sudah salah.

"Saya sudah laporkan masalah ini ke pak Yosap dia juga sempat marah. Tapi tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Kualitas betonnya juga tidak jelas, karena sampai saat ini juga banyak yang rusak," tukasnya.

Sayangnya, HR yang juga termasuk rekanan yang punya nama di Kabupaten Cirebon sulit ditemui. Beberapa rekanan mengaku tidak tahu berapa nomor telepon seluler HR yang bisa dihubungi. (maman suharman)

Loading...