Anne Minta Rantai Distribusi Gas Melon Dievaluasi

Anne Minta Rantai Distribusi Gas Melon Dievaluasi
Foto: INILAH/Asep Mulyana

INILAH, Purwakarta – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengajak seluruh pihak lebih proaktif mengawasi distribusi gas LPG 3 kg. Tujuannya supaya barang bersubsidi ini tepat sasaran.

“Gas LPG 3 kg itu khusus warga kategori kurang mampu. Jika ada warga di luar itu yang masih menggunakan, laporkan ke kami,” ujar Anne dalam pertemuan kordinasi dan penataan pendistribusian gas LPG di Aula Yudistira, perkantoran Pemkab Purwakarta, Senin (21/10/2019).

Anne menjelaskan, jumlah warga miskin di Purwakarta sekitar 75 ribu kepala keluarga (KK). Jika merujuk pada kuota gas LPG 3 kg yang mencapai 650 ribu tabung per bulan, seharusnya mencukupi untuk kebutuhan warga miskin.

“Kalau melihat data, asumsinya harusnya cukup. Tapi kenapa selama ini sering terdengar ada warga miskin tak kebagian gas bersubsidi,” kata dia.

Anne mengakui pendistribusian gas melon kerap salah sasaran. Tak jarang masyarakat miskin tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut. Menurutnya, selama pengawasannya tidak tegas, persoalan ini tak akan kunjung selesai.

“Manurut saya, masalahnya satu. Selama ini, agen dan pangkalan tak memiliki data warga miskin sehingga gas bersubsidi bisa seenaknya dijual secara terbuka,” jelas dia.

Anne menegaskan, pihaknya akan menindak tegas oknum pangkalan, agen, dan pengecer, yang selama ini melakukan praktik nakal, misalnya menjual gas subsidi kepada bukan peruntukan.

“Praktik nakal itu misalnya seperti tidak mendistribusikan gas kepada yang berhak dan malah mengalokasikan kepada yang lain. Maka agen dan pengecer seperti ini izinnya akan kami cabut,” tegas dia.

Menurut Anne, Pemkab Purwakarta mengumpulkan ratusan pemilik pangkalan gas elpiji 3 Kg untuk mengadakan kesepakatan. Jika pangkalan menjual gas tersebut ke oknum pedagang atau pengusaha, maka izin usahanya akan dicabut.

Anne menuturkan, kerap terdengar kasus warga miskin susah mencari gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari akibat banyak oknum yang membeli gas melon dalam skala besar. Alhasil keperluan warga miskin tak terpenuhi.

“Kalaupun ada, warga harus membeli dengan harga mahal, hingga Rp 25 ribu per tabung. Padahal jika merujuk pada HET, harga gas melon hanya Rp16 ribu. Makanya kami bersama Pertamina dan Hiswana akan melakukan evaluasi,” jelas dia.

Anne menuturkan, dalam aturannya rantai distibusi gas melon ini hanya sampai tingkat pengecer. Namun pada kenyataannya banyak oknum masyarakat dan pedagang yang sengaja membeli dengan skala besar untuk dijual ke masyarakat.

“Ya jelas harganya jadi mahal. Sayangnya, sampai saat ini belum ada aturannya apakah warung bisa menjual secara bebas. Jika merujuk pada aturan, distribusi itu dari Pertamina hanya sampai tingkat pengecer,” tambah dia. (Asep Mulyana)

Loading...