RUPS, Saatnya Mengevaluasi Direksi Dan Menghitung Total Kerugian PT PPE

RUPS, Saatnya Mengevaluasi Direksi Dan Menghitung Total Kerugian PT PPE
Dirut PT PPE Radjab Tampubolon. (Reza Zurifwan)

INILAH, Bogor - Dugaan kerugian Rp80 miliar yang dialami PT Prayoga Pertambangan Energi (PE) memantapkan langkah Pemkab Bogor untuk menggelar Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS).

"Saya sudah bentuk tim yang tugasnya melakukan kajian dan saat ini sedang melakukan persiapan RUPS untuk mengevaluasi jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PPE," ujar Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Senin (21/10).

Adik kandung mantan Bupati Bogor Rahmat Yasin ini menambahkan dirinya menginginkan adanya perubahan agar pengganti direksi yang menjabat saat ini membawa PT PPE lebih baik kedepannya.

"Dalam pergantian direksi PT PPE ini tentunya kami menginginkan agar BUMD ini ada perubahan ke arah yang lebih baik, untuk dugaan kerugian masih bervariasi jumlahnya dan kalau dari aset fisiknya sih masih ada," tambahnya.

Menanggapi rencana evaluasi dan pergantian direksi PT PPE, pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriadi berpendapat terkait dengan masalah pelik yang sedang menimpa PT PPE, dirinya sepakat dengan pemerintah daerah gang harus secepatnya merespon dengan langkah - langkah kongkret. 

"Salah satu langkah kongkrit penangganan dugaan kerugian yang dialami PT PPE adalah RUPS ialah dimana para pemegang saham akan segera berkumpul untuk membicarakan bagaimana kebelangsungan BUMD tersebut, para pemegang saham bisa menentukan bera
sama keberlangsungan PT PPE tersebut apakah akan di restorasi pola manajemen secara total atau beralih manajemen kepada pihak swasta," kata Yusfitriadi.

Kepala STKIP Muhammadiyah Bogor ini menerangkan keberadaan BUMD  harusnya berimplikasi kontruktif bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten bogor dalam waktu yang terukur dan bukan malah sebaliknya.

"Saya melihat PT PPE yang dibentuk pada tahun 2013 lalu ini malah menjadi beban bagi APBD Kabupaten Bogor karena manajemen yang tidak profesional pada akhirnya pemerintah daerah terus menerus memberikan suntikan modal hingga tidak pernah bisa diukur kapan akan Break Event Point (BEP) atau balik modal," terangnya.

Yus sapaan akrabnya menegaskan berapapun kerugian yang dialami PT PPE harus diketahui dan dibahas dalam RUPS tersebut. Dirinya pun menyarankan agar direksi PT PPE yang ada saat ini harus bertanggung jawab memberikan rincian cashflow secara terbuka dan akuntabel hingga bisa dihitung berapa kerugian yang dialaminya.

"Kalau memang dugaan kerugian tersebut dikarenakan adanya penyalahgunaan dana, kebocoran dana, atau miss manajemen, maka RUPS mengusulkan untuk menindak lanjutinya dengan pengusutan melalui jalur hukum supaya bisa segera mendapatkan kepastian siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut," tegas Yus. (Reza Zurifwan)

Loading...