Harga Gas Melon di Purwakarta Mencekik Warga, Bupati Anne Naik Pitam

Harga Gas Melon di Purwakarta Mencekik Warga, Bupati Anne Naik Pitam
net

INILAH, Purwakarta – Di Kabupaten Purwakarta, harga tebus gas elpiji 3 kg semakin tak terkendali. Sebagian masyarakat berpendapat, harga gas bersubsidi malah semakin mencekik warga. Saat ini harganya menembus Rp25 ribu per tabung.

“Selain harganya mahal, kami pun kerap kesulitan untuk membeli gas melon ini. Tak jarang harus mencari ke desa tetangga,” ujar Kusnadi (47), warga Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, Rabu (23/10/2019). 

Menurut Kusnadi, dengan harga yang relatif mahal ini membuat warga kebingungan. Tidak dibeli, butuh untuk bahan bakar. Dibeli, harganya sangat mencekik. Dirinya pun heran, padahal gas tersebut disubsidi pemerintah. Namun, harganya lebih justru membebani masyarakat. 

“Kalau merujuk pada HET (harga eceran tertinggi) itu kan kurang lebih hanya Rp16 ribu per tabungnya. Tapi pada kenyataanya, di pengecer bisa sampai Rp25 ribu per tabung,” jelasnya. 

Dia berasumsi, mahalnya harga gas bersubsidi ini lantaran adanya ketidakberesan dalam hal pendistribusiannya. Dia berharap, pemerintah segera turun tangan mengatasi persoalan gas ini. Jika tidak akan banyak warga yang kesulitan. 

“Mungkin karena banyak tangan ya. Kalo di tingkat pangkalan sih memang sesuai HET. Tapi kalau sudah di warung atau di pedagang keliling, itu harganya jadi mahal. Rata-rata jadi Rp25 ribu per tabungnya,” ucapnya. 

Sementara itu, Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pun menyadari hal tersebut. Dia mengajak seluruh pihak supaya lebih proaktif lagi untuk melakukan pengawasan terkait pendistribusian gas 3 kg ini. Tujuannya, tak lain supaya barang bersubsidi ini secara peruntukan tepat sasaran. 

“Kami tegaskan, gas elpiji 3 kg itu khusus warga kategori kurang mampu. Jika ada warga di luar itu yang masih menggunakan, laporkan ke kami,” ujar Anne dalam pertemuan untuk kordinasi dan penataan pendistribusian gas LPG di Aula Yudistira, Perkantoran Pemkab Purwakarta. 

Anne menjelaskan, jumlah warga miskin di wilayahnya sekitar 75 ribu kepala keluarga (KK). Jika merujuk pada kuota gas LPG 3 kg yang mencapai 650 ribu tabung per bulan, seharusnya itu mencukupi untuk kebutuhan gas warga miskin.

Anne pun menyadari jika dalam hal pendistribusian gas melon ini kerap salah sasaran. Sehingga, tak jarang masyarakat miskin tidak bisa menikmati barang subsidi tersebut. Menurutnya, selama pengawasannya tidak tegas, persoalan ini tak kunjung selesai. 

Atas dasar itu pula, sambung Anne, pihaknya menerjunkan tim untuk menyisir seluruh warung yang menjual barang bersubsidi tersebut. Para pemilik warung akan dimintai keterangan dari mana mereka mendapatkan barang bersubsidi ini. 

“Kalau ketauan ada main mata dengan pangkalan dan agen, kami akan tindak tegas. Izin usaha agen atau pangkalan tersebut akan dicabut,” tegasnya. 

Anne menambahkan, dalam aturannya rantai distibusi gas melon ini hanya sampai tingkat pengkalan. Jadi, seharusnya harganya pun sesuai HET. Namun, pada kenyataannya banyak oknum masyarakat dan pedagang yang sengaja membeli dengan skala besar untuk dijual ke masyarakat.

“Ya jelas harganya jadi mahal. Sayangnya, sampai saat ini belum ada aturannya apakah warung bisa menjual secara bebas. Jika merujuk pada aturan, distribusi itu dari Pertamina hanya sampai tingkat pengkalan. Aturan ini harus dievaluasi. Kami harus berkirim surat ke Pertamina,” tuturnya. (Asep Mulyana)

Loading...