Berharap pada Tokoh Sunda di Kabinet Indonesia Maju

Berharap pada Tokoh Sunda di Kabinet Indonesia Maju

INILAH, Bandung - Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah nama menteri Kabinet Kerja Indonesia Maju. Beberapa di antaranya merupakan putra daerah asal Jabar.

Sebut saja Agus Gumiwang yang mengisi posisi Menteri Perindustrian dan Teten Masduki yang dipercaya menjabat Menteri Koperasi dan UKM. Apakah mereka bisa lebih terbuka menerima aspirasi dari masyarakat Jabar? 

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, bukan kali pertama tokoh dari tanah Sunda diberikan posisi stretegis di pemerintah pusat. Bahkan, pada periode 1983-1988 silam terdapat nama Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden keempat Republik Indonesia. 

"Dari dulu juga kita punya wapres dari Sunda, menteri dari Sunda tapi tetap saja Jabar mah masih begini terus," ujar Asep Warlan, Rabu (23/10/2019).

Namun, dia berharap dengan adanya tokoh Sunda pada jajaran menteri Presiden Jokowi dapat lebih memperhatikan dan mewujudkan pembangunan di Jabar kian maju.

"Mudah mudahan Pak Agus Gumiwang Pak Teten (Masduki) itu lebih terbuka dengan aspirasi daerah terutama Jabar. Harus didesak terus agar mereka ingat kepada Jabar," harap dia. 

Pada Pilpres 2019, suara Jokowi-Maruf Amin di Jabar memang tak kalah besar dari  calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, permasalahan itu bukan berarti orang Sunda yang membenci figut Jokowi. Mengingat masyarkat di Jabar ini terdiri dari berbagai suku. 

"Persoalan Jokowi kalah di Jabar bukan soal Sunda atau bukan Sunda. Mudah mudhan ditutup itu oleh hasil pilpres dan semua daerah mendapatkan manfaat dari menteri menteri yang dari daerahnya," paparnya.

Lebih lanjut, Asep menilai Presiden Jokowi memiliki komitmen bahwa nama-nama yang duduk di kabinetnya harus memiliki loyalitas, soliditas, kompak dan koordinasi kuat. Selain itu, tidak boleh terlilit dengan persoalan hukum. 

"Jangan sampai nanti ada persoalan dengan hukum , nah ketika ada yang persoalan hukum itu suatu persoalan bagi Jokowi yang tidak cermat dalam memilih bentukan kabinetnya," kata dia.

Kekhawatiran itu didasari dengan tidak dilibatkannya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam penentuan kabinet seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, saat ini Presiden Jokowi sangat terbuka untuk sejumlah orang yang mungkin saja pernah memiliki masalah hukum untuk menempati posisi strategis. 

"Tapi mudah mudahan mereka sudah berkomitmen dari awal bahwa mereka akan bersih dengan hal demikian," ucapnya. 

Di masa kepemimpinannya, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menjadi salah satu yang kerap mendapatkan apresiasi atas kebijakannya. Di mana banyak menyelamatkan negeri ini dari ilegal fishing dan tak sungkan menenggelamkan kapal pencuri ikan. 

Asep Warlan pun mengaku heran tidak ada nama Susi Pudjiastuti pada jajaran Kabinet Kerja Indonesia Maju.

"Saya aneh kenapa sekarang ini tidak dipilih lagi model-model perempuan yang tegas dan bersih dan tidak ada kompromi dengan kejahatan ilegal fishing," kata Asep.

Menurut Asep,  bisa jadi pergantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Edhy Prabowo yang notabene Wakil Ketua Umum Partai Gerindra karena adanya pertimbangan lain dari Presiden Jokowi untuk mengakomodir kepentingan parpol. Padahal dia menilai, ekpetasi masyarkat yaitu memiliki menteri yang independen dan benar-benar ahli di bidangnya.

"Tapi mudah-mudahan soal kinerja terukur dalam satu tahun ini lah. Tahun depan kan APBN murni yang mereka buat sendiri dengan program-programnya. Bagus atau tidaknya dampak efek kepada masyarakatnya kita lihat saja nanti," pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah) 

Loading...