Pemkab Garut Tak Berdaya Atasi Pencemaran Cimanuk

Pemkab Garut Tak Berdaya Atasi Pencemaran Cimanuk
Foto: INILAH/Zainulmukhtar

INILAH, Garut – Hingga kini, Pemkab Garut masih tak berdaya mengatasi kondisi daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk yang kian terdegradasi akibat sedimentasi, serta pencemaran berbagai jenis limbah dan sampah.

Ironisnya, buruknya kondisi air sungai terbesar di Garut tersebut terjadi mulai arah hulu dari Cikajang, Cigedug, Cisurupan, dan Bayongbong hingga ke kawasan perkotaan seperti Garut Kota, Tarogong Kidul, Karangpawitan, dan Banyuresmi.

Hal itu akibat pencemaran limbah pertanian terutama pestisida, limbah peternakan, limbah serta sampah rumah tangga, dan limbah industri terutama industri penyamakan kulit sukaregang. Juga, limbah medis. Baik sampah/limbah biologis maupun kimiawi.

Buruknya kondisi air Cimanuk tampak terutama pada musim kemarau ketika debit airnya surut. Selain warnanya keruh kehitam-hitaman dengan menimbulkan bau tak sedap, di banyak titik sepanjang aliran sungai pun dengan mudah terlihat berbagai jenis sampah bertumpuk.

Padahal banyak masyarakat di hilir sungai Cimanuk masih menggantungkan pemenuhan kebutuhan airnya sehari-hari pada air sungai Cimanuk. Baik untuk kebutuhan pertanian, peternakan/perikanan maupun mandi, cuci, dan kakus.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Garut Uu Saepudin mengatakan, pihaknya belum bisa berbuat banyak mengatasi pencemaran air sungai Cimanuk tersebut. Salah satunya karena pihaknya belum memiliki ahli pengujian laboratorium terakreditasi untuk menilai tingkat pencemaran air yang terjadi.

Ahli penguji terakreditasi dibutuhkan supaya hasil pengujian, dan langkah dilakukan berkaitan hasil pengujian tersebut dapat teruji, dan memiliki kekuatan hukum yang bisa dipertanggunjawabkan.

“Karena belum ada ahli uji lab, kita belum bisa memastikan bagaimana kondisi air Cimanuk ini sebenarnya. Paling, kita hanya bisa menduga dengan melihat keadaan yang terlihat secara kasat mata. Tapi itu kan belum punya legimitasi,” kata Uu, Rabu (23/10/2019).

Karenanya, lanjut Uu, pihaknya kini terus berupaya melakukan akreditasi ahli uji laboratorium yang ada di Dinas LH supaya nantinya bisa melakukan pengecekan kualitas air, dan udara secara mandiri, dan keabsahannya diakui.

“Kalau struktur organisasinya sudah ada. Tapi kita belum memiliki SDM (sumber daya manusia)-nya yang kompeten, dan sarana prasarana memadai. Kita sudah mengajukan akreditasi, dan kita juga ingin punya lab yang representatif. Kita berharap ini terealisasi pada tahun 2020,” ujarnya.

Namun begitu, kata Uu, pihaknya juga terus berupaya melakukan pencegahan pencemaran sungai Cimanuk dengan melaksanakan sosialisasi agar jangan sembarangan membuang limbah. Sebab melakukan pencemaran itu dapat dikenai  pidana.

“Kita juga sudah komunikasi dengan asosiasi (pengusaha industri kulit sukaregang) supaya setidaknya bisa meminimalisasi limbah industri dihasilkan,” kata Uu.

Khusus mengenai sampah, dia mengingatkan, hendaknya persoalan penanganan sampah itu menjadi perhatian semua pihak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.


“Semua elemen masyarakat semestinya aktif dalam pengelolaan sampah. Setidaknya dapat membiasakan diri memilah-milah jenis sampah yang akan dibuang. Sebab tugas pemerintah itu sebenarnya mengangkut residu sampah yang sudah dikelola masyarakat ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Kalau semuanya diserahkan pemerintah, ya tidak akan selesai-selesai,”  imbuhnya. (Zainulmukhtar)

Loading...