'Tiga Menteri, Jabar Mah Masih Begini'

'Tiga Menteri, Jabar Mah Masih Begini'
Jaksa Agung ST Burhanudin. (Antara Foto)

INILAH, Bandung – Tiga orang putra Jawa Barat mengisi kursi menteri Kabinet Indonesia Maju. “Tapi tetap saja Jabar mah masih begini terus,” kata Asep Warlan Yusuf.

Satu dari tiga menteri –atau pejabat setingkat menteri—itu adalah ST Burhanuddin. Pria kelahiran Cirebon ini didapuk menjadi Jaksa Agung. Burhanuddin adalah saudara politisi Majalengka, Tubagus Hasanuddin.

Dua lainnya menduduki kursi menteri. Agus Gumiwang Kartasasmita, putra teknokrat Orde Baru Ginanjar Kartasasmita, bergeser dari Menteri Sosial menjadi Menteri Perindustrian. Teten Masduki, pria asal Garut, ditempatkan sebagai Menteri Koperasi dan UKM.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan, bukan kali pertama tokoh dari Tanah Sunda diberikan posisi stretegis di pemerintah pusat. Bahkan, pada periode 1983-1988 silam terdapat nama Umar Wirahadikusumah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 

“Dari dulu juga kita punya wapres dari Sunda, menteri dari Sunda, tapi tetap saja Jabar mah masih begini terus,” ujar Asep Warlan, di Kota Bandung, Rabu (23/10).

Asep berharap, dengan adanya tokoh Sunda pada jajaran menteri Presiden Jokowi, dapat lebih memperhatikan dan mewujudkan pembangunan di Jabar kian maju.

“Mudah mudahan Pak Agus Gumiwang, Pak Teten (Masduki) itu lebih terbuka dengan aspirasi daerah terutama Jabar. Harus didesak terus agar mereka ingat kepada Jabar,” harap dia. 

Pada Pilpres 2019, suara Jokowi-Maruf Amin di Jabar memang tak kalah besar dari calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Menurut dia, permasalahan itu bukan berarti orang Sunda yang membenci figur Jokowi karena masyarkat di Jabar ini terdiri dari berbagai suku. 

“Persoalan Jokowi kalah di Jabar bukan soal Sunda atau bukan Sunda. Mudah mudahan ditutup itu oleh hasil pilpres dan semua daerah mendapatkan manfaat dari menteri-menteri yang dari daerahnya,” paparnya.

Asep menilai Presiden Jokowi memiliki komitmen nama-nama yang duduk di kabinetnya harus memiliki loyalitas, soliditas, kompak dan koordinasi kuat. Selain itu, tidak boleh terlilit dengan persoalan hukum. 

“Jangan sampai nanti ada persoalan dengan hukum. Ketika ada berosla dengan hukum, itu suatu persoalan bagi Jokowi yang tidak cermat dalam memilih bentukan kabinetnya,” kata dia.

Kekhawatiran itu didasari dengan tidak dilibatkannya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dalam penentuan kabinet seperti sebelum-sebelumnya. Artinya, saat ini Presiden Jokowi sangat terbuka untuk sejumlah orang yang mungkin saja pernah memiliki masalah hukum untuk menempati posisi strategis. 

“Tapi mudah mudahan mereka sudah berkomitmen dari awal bahwa mereka akan bersih dengan hal demikian,” ucapnya. 

Di sisi lain, Asep Warlan mengaku heran tak ada nama pengusaha Pangandaran, Susi Pudjiastuti, pada jajaran kabinet kali ini. Padahal, Susi menjadi salah satu yang kerap mendapatkan apresiasi atas kebijakannya. 

“Saya aneh kenapa sekarang ini tidak dipilih lagi model-model perempuan yang tegas dan bersih, tidak ada kompromi dengan kejahatan illegal fishing,” katanya.

Menurut Asep,  bisa jadi pergantian posisi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Edhy Prabowo karena adanya pertimbangan lain dari Jokowi untuk mengakomodir kepentingan parpol. Edhy Prabowo adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Padahal dia menilai, ekpetasi masyarkat yaitu memiliki menteri yang independen dan benar-benar ahli di bidangnya.

“Mudah-mudahan, soal kinerja terukur dalam satu tahun inilah. Tahun depan APBN murni yang mereka buat sendiri dengan program-programnya. Bagus atau tidaknya dampak efek kepada masyarakatnya kita lihat saja nanti,” pungkasnya. 

Tidak hanya terlemparnya Susi dari kabinet yang mengejutkan, kejutan lainnya adalah penunjukan ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. Namanya nyaris tak pernah beredar saat Jokowi memanggil calon-calon menterinya.

Burhanuddin adalah jaksa karier yang sudah pensiun.  Dia mengakui dirinya sudah lama meninggalkan Kejaksaan Agung.

“Saya kan sudah lama meninggalkan Kejagung, harus dilihat dulu, nggak bisa begitu saja dong. Saya harus lihat dulu, kan sudah lama saya ninggalin Kejaksaan Agung,” kata Burhanuddin menjawab pertanyaan soal program-programnya.

Burhanuddin adalah mantan Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) periode 2010-2014. Sebelum menjadi Jamdatun, Burhanuddin mengemban tugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Burhanuddin juga tidak tampak terlihat dipanggil Presiden Jokowi pada Senin-Selasa, 21-22 Oktober 2019 seperti para calon menteri dan pejabat setingkat menteri lainnya. “Ke Istana kok kemarin, dihubungi 18.30 WIB,” ungkapnya.

Dia memastikan akan bertugas secara profesional meski saudaranya, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin merupakan salah seorang politisi PDI Perjuangan.

“Kami profesional, tidak ada saudara atau apa, misalnya satu rumah. Suami-istri saja kadang-kadang partainya saja berbeda kok, apalagi saya bukan orang partai,” kata Burhanuddin, seusai bertemu dengan para jaksa di Kantor Kejaksaan Agung.

Ia memandang hubungan saudara dengan Hasanuddin itu seharusnya tidak menjadi persoalan karena dirinya datang dari kalangan profesional, apalagi dia merupakan jaksa karier. “Bagi saya tidak ada masalah. Pokoknya profesional sajalah ya,” katanya. (rianto nurdiansyah/ing)

Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Mohammad Mahfud
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhajir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan

5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly

11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: dokter Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah

16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya

21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki

31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali

35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
 

Loading...