Di Purwakarta, Lahan Pertanian di Empat Kecamatan Terlarang untuk Alih Fungsi

Di Purwakarta, Lahan Pertanian di Empat Kecamatan Terlarang untuk Alih Fungsi
net

INILAH, Purwakarta – Kabupaten Purwakarta kini menjadi salah satu daerah berkembang di Jawa Barat. Tak heran, selama ini banyak investor yang masuk ke wilayah tersebut untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Mulai dari bidang industri, ritel, hingga properti.

Dengan kondisi seperti itu, sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan daerah setempat untuk segera mengambil langkah-langkah strategis guna melindungi lahan-lahan yang tersisa. Terutama, lahan pertanian yang selama ini menjadi salah satu penguat perekonomian masyarakat di wilayah tersebut. Sebab, jika dibiarkan maka keberadaan lahan pertanian ini bakal dialihfungsikan. 

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika pun menyadari hal tersebut. Atas dasar itu pula, di periode kepemimpinannya dia menggulirkan langkah tegas guna melindungi lahan pertanian yang masih tersisa. Salah satu caranya yakni tidak melonggarkan izin pembangunan perumahan baru.

“Kami akui, kebutuhan perumahan itu ke depan akan semakin berkembang. Artinya, alih fungsi lahan pun semakin menghantui. Ini yang harus kami antisipasi,” ujar Anne kepada INILAH, Selasa (29/10/2019).

Anne menjelaskan, berdasarkan data terkait luasan sawah baku di wilayahnya mencapai 18 ribu hektare. Dari total tersebut, 10 ribu hektare merupakan sawah irigasi teknis dan 8.000 hektare merupakan sawah tadah hujan.

Dia menegaskan, ke depan lahan-lahan produktif tersebut tidak boleh beralih fungsi dengan alasan apapun. Pihaknya, akan menguatkan komitmen dengan para pemilik lahan supaya tak terlalu mudah menjual lahan pertanian mereka.

“Kalau dijual, nanti kami akan memintai keterangan kepada pembelinya tentang penggunaan lahan tersebut selanjutnya untuk apa. Kalau untuk industri atau perumahan, kami tak akan izinkan,” jelasnya.

Anne mengaku, pihaknya terpaksa mengintervensi hal tersebut guna mempertahankan lahan produktif. Hal ini, kata dia, juga bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian. Saat ini, pihaknya telah menetapkan lahan pertanian di empat kecamatan menjadi wilayah yang terlarang untuk alih fungsi lahan. Keempat wilayah itu yakni Kecamatan Babakan Cikao, Bungursari, Cempaka, dan Cibatu.

“Di empat kecamatan ini sudah kami tandai, tidak boleh ada satu jengkal pun lahan pertanian produktif yang beralih fungsi,” tegasnya. (Asep Mulyana)