Pengadaan TPAS Cirebon Timur Gagal Total

Pengadaan TPAS Cirebon Timur Gagal Total
Foto: Net

INILAH, Cirebon - Untuk ketiga kalinya, pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Desa Cigobangwangi, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, kembali gagal. Anggaran tersebut tidak terserap dan harus dikembalikan ke kas daerah.

"Ini harus menjadi evaluasi Bupati. Kenapa sampai empat kali ajuan, pengadaan TPAS selalu gagal. Harusnya pejabat yang berkompeten dengan persoalan ini memiliki rasa malu," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Rudiana ketikq dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu (3/11/2019).

Rudi menjelaskan, gagalnya TPAS Cigobangwangi merupakan tanggung jawab dua organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) serta Dinas Lingkungan Hidup. Kedua kepala dinas tersebut wajib menjelaskan kepada publik, penyebab dan kendala pengadaan TPAS Cigobangwangi.

"Jelaskanlah ke publik, apa penyebab kegagalannya. Sejal awal dua dinas ini kan seperti optimis bisa tepat waktu, pengadaan tanah untuk TAPS terlaksana. Tapi buktinya mana? Sama saja dengan kadis sebelumnya yang selalu gagal mewujudkan TPAS di Cirebon timur," ujarnya.

Menurutnya, kesalahan paling fatal adalah kurangnya komunikasi antara DCKTR dan Dinas LH kepada masyarakat sekitar. Seharusnya sudah ada upaya sosialisasi bersama, bukan ketika anggaran disetujui DPRD.

"Kita tidak tahu apakah anggaran ini akan disetujui lagi atau tidak. Sedangkan imbasnya, akan terlihat saat musim hujan. Kabupaten Cirebon sudah darurat sampah," ungkapnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Anton Maulana mengatakan, sampah bukan persoalan kecil sehingga harus disikapi serius oleh semua pihak. Kembali gagalnya TPAS Cigobangwangi menjadi bukti kegagalan OPD terkait dalam menyikapi persoalan sampah. Minggu depan Komisi III mengagendakan pemanggilan Kadis DCKTR dan Kadis LH.

"Ini persoalan besar. Dampaknya sangat luas apalagi sebentar lagi musim hujan turun. Kita akan panggil Kadis DCKTR dan Kadis LH untuk menjelaskan kenapa TPAS gagal lagi," kata Anton.

Sebelumnya, Pemkab Cirebon menganggarkan Rp6 milliar untuk pengadaan tanah TPAS seluas 5,5 hektare. Anggaran ini sudah ketiga kali diajukan kepada DPRD Kabupaten Cirebon. Padahal rencananya pembebasan lahan sudah terwujud akhir September kemarin.

Ironisnya, optimisme DCKTR dan Dinas LH yang selalu mengklaim persiapan lahan untuk TPAS tidak ada masalah, ternyata tidak sesuai kenyataan. Penolakan warga sekitar yang mengaku tidak siap menerima resiko TPAS ketika sudah beroperasi, tidak sanggup ditembus Kadis DCKTR Sukma Nugraha dan Kadis LH Sugeng.

Alih-alih mendapat dukungan Bupati Cirebon, Imron Rosyadi malah berkomentar kepentingan masyarakat di atas segalanya. Saat itu, karena penolakan warga semakin kuat dan khawatir akan terjadi masalah sosial kalau TPAS terealisasi. Sayangnya, Sukma Nugraha dan Sugeng tidak bisa dihubungi. (maman suharman)

Loading...