Ortu Siswa SMPN 1 Pasirjambu Resah, DPRD dan Disdik Diminta Peka

Ortu Siswa SMPN 1 Pasirjambu Resah, DPRD dan Disdik Diminta Peka
Ilustrasi/Dani R Nugraha
INILAH, Bandung- Masih adanya pungutan pada orang tua siswa di sekolah negeri di Kabupaten Bandung  mengundang keprihatinan dari aktivis pendidikan Jawa Barat, Asep B Kurnia. Menurutnya, DPRD dan Dinas Pendidikan harus turun tangan mendengar dan melihat langsung.
 
Baru-baru ini, ada keluhan dari para orang tua siswa kelas 3 di SMPN 1 Pasirjambu. Mereka dimintai uang sebesar Rp 500 ribu untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
 
"Ini terjadi karena pemerintah terlalu memaksakan, tanpa melihat keadaan masyarakat yang belum tentu semua mampu. Jadi Percuma saja kalau menggembor - gemborkan sekolah gratis  tapi faktanya emang masih harus bayar. Kalau belum mampu yah jangan dulu ikut ikutan UNBK," kata Asep, Senin (4/11/2019).
 
Asep melanjutkan, kondisi ini sangat bertentangan dengan berbagai pernyataan para pejabat baik di pusat maupun di daerah yang selalu membanggakan diri dibidang sektor pendidikan. Salah satumya dengan banyaknya perubahan dan program - program yang sangat canggih dan modern. Namun pada kenyataannya, masih banyak sekolah negeri yang tak memiliki fasilitas komputer yang memadai. Untuk pelaksaan UNBK, pihak sekolah yang terlalu memaksakan diri itu akhirnya membebankan biaya pada orang tua siswa.
 
"Pemerinh itu jangan asal melempar program canggih berbasis komputer. Lihat juga dong kenyataannya tidak semua sekolah punya fasilitas komputer memadai. Walaupun masih ada pilihan bagi sekolah yang belum siap bisa tetap Ujian Nasional Pensil Kertas (UNPK), kalau sekolahnya punya gengsi gede so mampu akhirnya memaksakan diri beli komputer dan jadi beban orang tua siswa. Akhirnya terjadilaj komersialisasi pendidikan oleh institusi pemerintah, ini sangat memprihatinkan dan memalukan," ujarnya. 
 
Asep meyakini fenomena pembelian atau sewa komputer untuk keperluan UNBK ini, tak hanya terjadi di SMPN 1 Pasirjambu. Melainkan terjadi juga di beberapa SMPN lainnya di Kabupaten Bandung yang sama sama akan menggelar Ujian Nasional (UN) pada April mendatang.
 
"Di tempat lain juga pasti terjadi dan berulang ulang, soalnya ini bukan pertamakalinya. Saya baca di salah satu media online pungutan yang sama dilakukan oleh sekolah ini dan juga di SMPN 3 Soreang. Sebagai pemerhati pendidikan, saya meminta DPRD dan Dinas Pendidikan itu turun ke lapangan supaya tahu apa yang jadi keresahan para orang tua siswa. Selain itu masa sih DPRD dan Dinas Pendidikan enggak bisa menganggarkan untuk pembelian komputer untuk keperluan UNBK," katanya. 
 
Sebelummya diberitakan, Pungutan uang pada orang tua siswa di SMPN 1 Pasirjambu untuk kebutuhan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) kembali membebani mereka. Jika tahun lalo orang tua siswa kelas 3 dipungut biaya Rp 250 ribu untuk keperluan sewa komputer, tahun ini harus merogoh kocek lebih dalam yakni Rp 500 ribu dicicil tiga kali.
 
"Kalau tahun lalu itu untuk sewa komputer. Nah tahun ini meski UNBK nanti April orang tua diwajibkan bayar Rp 500 ribu dicicil tiga kali buat beli komputer. Parahnya ada ancaman tidak tertulis yang mengatakan kalau enggak bayar tidak boleh ikut UNBK. Dan itu ditagihnya di dalam kelas tentu saja bikin mental anak down malu kalau enggak bayar," kata Imam salah satu orang tua siswa kelas 3, di Pasirjambu, Minggu (3/11/2019).
 
Menurut Imam, pungutan sebesar Rp 500 ribu per siswa itu diberlakukan sejak dua pekan terakhir ini. Yang ditegaskan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh komite sekolah dengan dalih hasil rapat dan  persetujuan para orang tua siswa. Hal ini tentu memberatkan para orang tua siswa kelas 3 yang akan melaksanakan UNBK. 
 
"Pihak sekolah ini selalu memaksakan diri harus menggelar UNBK. Padahal kan aturannya juga kalau sekolah belum mampu yah masih bisa melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP). Dan akhirnya kami para orang tua siswa yang jadi sasaran harus ikut menanggung biaya komputer," ujarnya.(rd dani r nugraha).
 
 

Loading...