MUI Jabar: Pakai Cadar dan Celana Cingkrang Hak Setiap Orang

MUI Jabar: Pakai Cadar dan Celana Cingkrang Hak Setiap Orang

INILAH, Bandung- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menilai penggunaan cadar dan celana cingkrang merupakan hak dari seseorang. Sehingga sangat banyak pertentangan jika kedua model berpakaian tersebut nantinya dilarang.

Demikian disampaikan, Sekertaris umum, MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar menanggapi Wacana Mentri Agama (Menag) Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi akan melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menggunakan cadar atau niqab dan celana cingkrang di lingkungan kerja.

Menurutnya, kebijakan Menteri Agama Fachrul Razi terkesan terburu-buru dan menggeneralisasikan radikalisme hanya dalam bentuk fisik. Pasalnya, orang bercelana cingkrang dan mengenakan cadar belum tentu terpapar faham radikalisme dan terorisme.

"Penangkalan terhadap paham radikalisme dalam konteks itu setuju, tapi jangan disederhanakan bahwa yang menggunakan celana cingkrang dan cadar disama ratakan dengan terorisme," ucap Rafani saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (4/11/2019).

Rafani menjelaskan, terorisme tidak selalu identik dengan celana cingkrang dan cadar. Pasalnya, ada beberapa kasus teror di Indonesia yang tidak menggunakan kedua pakaian itu. Satu diantaranya, kasus bom thamrin. Oleh karena itu, dalam menangkal radikalisme tidak hanya sebatas fisik tapi lebih ke merubah mindset atau pola pikir radikal yang dapat memecah belah bangsa.

"Kasus terakhir bom Thamrin, orangnya memakai celana jeans nge'pop sekali, Menag jangan tergesa-gesa bahwa dia ada tugas utama untuk menangkal radikalisme kita dukung. Tapi langkahnya harus tepat," ujarnya.

Lebih lanjut, Rafani mengungkapkan, seyogyanya sebuah kebijakan tetap menghargai perbedaan antar umat. Pasalnya, Indonesia merupakan negara multikultur dengan berbagai macam perbedaannya.

"Demokrasi menghargai adanya perbedaan pendapat terutama dalam hal pelaksanaan agama, MUI juga keluarkan fatwa pentingnya saling menghargai terhadap perbedaan," ujarnya.

Selanjutnya, Rafani menambahkan, persoalan larangan celana cingkrang dan cadar bisa mengganggu hak demokrasi dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, MUI Jabar pun berharap pemerintah dalam menentukan sebuah kebijakan seyogyanya mementingkan kerukunan di masyarakat, bukan menimbulkan polemik dan perpecehan.

"Kerukunan terbangun, dan toleransi berkembang. Ini yang harus di kedepankan, memang perlu tegas tapi harus tepat,"pungkasnya. (Ridwan Abdul Malik)