DPR RI Dorong Sistem Pertanian Lebih Terintegrasi

DPR RI Dorong Sistem Pertanian Lebih Terintegrasi
istimewa

INILAH, Bandung-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menilai problem pertanian di Indonesia lantaran kurangnya koordinasi antara instansi. Imbasnya, akan mempengaruhi pada minimnya kesejahteraan buruh tani.

 

Dia berharap, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dapat memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan buruh tani. Koordinasi antara kementerian hingga organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan guna menghadirkan sistem pertanian terintegrasi.

 

"Problem pertanian di Indonesia itu faktornya setiap kementerian dan organisasi perangkat daerah itu berjalan sendiri-sendiri tidak terintegrasi,” ujar Dedi via sambungan telepon, Selasa (5/11/2019).

 

Menurut Dedi, minimnya koordinasi juga mengakibatkan tidak beresnya penataan hulu terkait tidak berhentinya penambangan dan penebangan liar hingga hilir sungai yang rusak oleh pencemaran dan keramba jaring apung. Hal itu pun otomatis berimbas kepada sektor pertanian.

 

“Musibah seluruh proses ini yang paling “menikmati” adalah pertanian. Dan yang paling menderita itu buruh taninya. Mereka membeli beras dari padi yang ditanam dan sudah dibeli tengkulak dengan upah buruh,” katanya.

 

Siklus ini membuat performa para buruh tani makin rendah karena posisi mereka yang makin termajinalkan mengingat kondisi kesejahteraannya tahun ke tahun tidak pernah membaik. “Rumahnya jelek, jaminan kesehatan dan pendidikannya rendah. Dari persfektif ini saya memberikan saran lindungi buruh tani,” katanya.

 

Dedi mengatakan, dalam hal tersebut telah disampaikan kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo. Di mana membenahi tata kelola pertanian adalah hal yang mesti diutamakan.

 

“Berikan buruh tani jaminan kesehatan yang memadai bukan hanya BPJS kesehatan yang disubsidi, berikan jaminan rumah memadai, jaminan pendidikan, agar orangtua berbondong-bondong dan bersedia menjadi buruh tani guna menjaga swasembada pangan," papar dia. 

 

Lebih lanjut, Dedi juga meminta Kementerian Pertanian bersama kementerian lintas bidang konsisten menangani urusan hulu terutama urusan pertambangan yang kini izinnya berada di provinsi. Sehingga dapat ditetapkan dengan jelas  wilayah tambang dan non tambang.

 

Selain itu, pihaknya pun  mendesak Kementan turut tegas pada urusan tata ruang yang oleh kepentingan politik kerap kali mengubah areal sawah menjadi areal komersil. Terlebih izin untuk pendirian properti dan industri saat ini makin cepat diproses. 

 

Apabila tidak ditangani dengan serius, menurut dia akan menimbulkan persoalan multidimensi dan lebih kompleks. Karena itu Dedi menegaskan Kementerian Pertanian harus mengambil langkah strategis dengan membenahi koordinasi dari pusat sampai daerah dalam urusan pertanian.

 

“Sebentar lagi daerah penghasil swasembada pangan di Pantura Jabar akan semakin susut dan hilang,” pungkasnya. (Rianto Nurdiansyah)