Warga Tuntut Perbup Truk Tambang, Ini Kata Dishub Bogor

Warga Tuntut Perbup Truk Tambang, Ini Kata Dishub Bogor

INILAH, Bogor – Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Ade Yana Mulyana mengaku pihaknya masih berkonsultasi dengan BPTJ terkait Perbup Bogor tentang jam tayang truk tambang.

“Agar tidak salah, draft Perbup Bogor tentang jam tayang truk tambang ini masih kami konsultasikan ke BPTJ. Kalau disetujui, baru kami terbitkan serta sosialisasikan kepada pengusaha tambang maupun pengusaha truk tambangnya,” ungkap Ade, Rabu (6/11/2019).

Pernyataan Ade Yana muncul menanggapi aksi demonstrasi sejumlah pelajar dan masyarakat Parungpanjang yang menagih Perbup Bogor tentang aturan jam tayang truk tambang. 

Aksi tersebut dilakukan pelajar dan warga karena kecelakaan yang disebabkan truk tambang tak juga berkurang. Teranyar, kecelakaan lalu lintas terjadi dimana korbannya merupakan SMAN 1 Parungpanjang.

“Luthfi Nurhaifa, siswa SMAN 1 Parungpanjang menjadi korban lalu lintas terlindas truk tambang pada pukul 11.00 WIB Jumat (1/11) kemarin. Kejadian naas ini karena tidak adanya Perbup Bogor tentang jam tayang truk tambang hingga mereka seenaknya saja jalan,” kata Chandra Aji selaku Ketua Komunitas Peduli Parungpanjang kepada wartawan, Rabu (6/11).

Ia menerangkan walaupun pengusaha tambang bertanggung jawab terhadap pengobatan dan mau membiayai pendidikan Luthfi hingga lulus kuliah S1, pelajar maupun warga tetap menuntut Pemkab Bogor menerbitkan Perbup Bogor tenatang jam tayang truk tambang.

“Sambil menunggu jalan khusus tambang terealisasi yang paling cepat terjadi pada tahun 2021 mendatang, Pemkab Bogor harus segera menerbitkan Perbup Jam Tayang Truk Tambang karena petugas tidak ada dasar hukum untuk menindak supir truk atau pengusaha tambang yang 'nekat' beroperasional di luar surat himbauan atau edar,” terangnya 

Ochan, sapaan akrabnya juga meminta Pemprov Jawa Barat maupun Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang.

Sementara pejabat BPTJ yang tak mau disebutkan namanya menjelaskan rencana pembangunan jalan khusus tambang saat ini kewenangannya ada di Pemprov Jawa Barat dan tidak lagi di BPTJ. (Reza Zurifwan)
 

Loading...