Pemkot Bogor Banding Soal Gugatan Perdata Plaza dan Pasar Bogor

Pemkot Bogor Banding Soal Gugatan Perdata Plaza dan Pasar Bogor
Foto: INILAH/Rizki Mauludi

INILAH, Bogor - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat berharap upaya banding Pemkot Bogor berjalan mulus setelah PT Guna Karya Nusantara (GKN) berhasil memenangkan gugatan perdata pengelolaan Plaza dan Pasar Bogor di Pengadilan Negeri (PN) Bogor. 

Berdasarkan putusan majelis hakim, kedua tergugat yaitu Pemkot Bogor (tergugat satu) dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) sebagai tergugat dua diwajibkan menjalankan satu dari dua opsi, yakni membayar ganti rugi sebesar Rp69 miliar atau memperpanjang pengelolaan PT GKN terhadap Plaza dan Pasar Bogor untuk lima tahun ke depan. Pemkot Bogor juga telah melayangkan banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada Rabu (6/11/2019).

"Putusannya sudah lama, tapi itu kan hak. Bagian Hukum sudah melakukan itu. Menunggu putusan hakim, tapi minimal diupayakan dan kami merasa memiliki serta sudah benar," ungkap Ade kepada INILAH, Kamis (7/11/2019).

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan, pihaknya keberatan dengan putusan tersebut sehingga menempuh langkah banding. 

"Kami sudah melayangkan memori banding. Jadi tinggal nunggu hasilnya," tuturnya.

Menurut Alma, apabila melihat perjanjian antara Pemkot Bogor dan PT GKN pada 1993 lalu, perusahaan hanya diberi batas waktu Hak Guna Bangun (HGB) atau penjualan kios selama enam tahun di Plaza Bogor maupun Pasar Bogor. Sementara untuk Hak Pengelolaan (HPL) sepenuhnya adalah urusan pemerintah.

"Jadi di tahun 1999, mereka sudah tidak ada hak lagi. Jadi untuk masalah Plaza dan Pasar Bogor ini adalah HGB di atas HPL. PT GKN tak punya hak pengelolaan," terang Alma.

Alma membeberkan, setelah 1999 pengelolaan Plaza Bogor diserahkan ke PT Bina Citra Center Graha, sedangkan Pasar Bogor dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Kemudian, setelah PD PPJ berdiri pengelolaan kedua pasar tersebut diserahkan kepada PDPPJ. 

"Intinya kalau melihat klausul perjanjian PT GKN tidak memiliki hak pengelolaan," bebernya.

Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Roni Ismail menambahkan, di dalam tubuh PT GKN sebenarnya terdapat dualisme kepemimpinan, yakni versi Nila Suprapto dan Taufik Iradat. 

"Sedangkan yang diakui Kementerian Hukum dan HAM adalah versi Nila Suprapto," ucapnya.

Terpisah, Direktur Operasional PD PPJ Deni Ari Wibowo mengatakan, PD PPJ sudah menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan tersebut. 

"Kami sudah membicarakan hal ini dengan pengacara negara. Bagian hukum kami juga telah melakukan penelaahan," ungkapnya.

Deni menyatakan, PD PPJ keberatan dengan putusan tersebut karena dinilai memberatkan perusahaan plat merah tersebut. 

"Ya, jelas kalau harus membayar Rp69 miliar, kami keberatan. Duitnya darimana," ujarnya.

Deni menyatakan, pihaknya akan berusaha untuk dapat memenangkan banding tersebut. 

"Bukti-bukti soal kedua pasar itu sudah kami siapkan. Sebenarnya saya heran kenapa pengadilan memutuskan demikian. Sebab sebelumnya pemkot kan menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," tegasnya.

Kendati tengah berproses hukum, kata Deni, aktifitas pengelolaan pasar oleh pihaknya masih berjalan normal. 

"Masih berjalan normal penagihan uang sewa dan service charge tetap berlangsung," pungkasnya. (Rizki Maualudi)

Loading...