Kejati Jabar Bantah Ada Kades Meninggal Akibat Diintimidasi Jaksa

Kejati Jabar Bantah Ada Kades Meninggal Akibat Diintimidasi Jaksa

INILAH, Bandung - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar memastikan tidak ada kades yang meninggal dunia akibat intimidasi oknum jaksa. Jika memang ada jaksa 'nakal' silakan lapor dan jika terbukti bakal ditindak tegas. 

Hal itu diungkapkan Kasipenkum Kejati Jabar Abdul Muis Ali menyusul adanya aksi demo seluruh Kades Kabupaten Tasikmalaya di Kantor Kejari Singaparna dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Aksi demo dipicu lantaran adanya isu kades yang meninggal dunia diperas jaksa. 

"Kita sudah turunkan tim ke Tasik, setelah dicek itu tidak benar ada kades yang meninggal akibat diperas jaksa," katanya di Kejati Jabar, Kamis (7/11/2019). 

Bahkan, Muis menegaskan jika memang ada oknum jaksa yang melakukan intimidasi silakan melapor dan pasti diproses. Jika memang terbukti bakal ditindak tegas. 

Sementara itu, Asisten Intelejen Kejati Jabar Patris Yulian Jaya mempersilakan para Kades untuk melaporkan jika memang ada oknum jaksa yang 'nakal'. Tentunya dengan bukti dan oknum jaksanya secara jelas, begitu juga waktu, kronologis, dan nama korbannya.
.
"Kalau oknum jaksa itu 'kan tidak jelas, ada ribuan jaksa. Tapi kalau nunjuk nama, siapa oknumnya, siapa yang diperasnya, itu baru dibisa diproses," katanya. 

Patris memastikan, jika pihaknya menerima laporan dengan data yang jelas dipastikan bakal diproses. Namun, jika saat laporan hanya menyebutkan oknum itu akan susah diproses. Sebab, di kejaksaan itu yang namanya jaksa ribuan. Jika laporannya tidak jelas proses penegakannya akan sangat sulit. 

"Di kejaksaan itu bukan hanya jaksa saja yang bekerja, tapi ada pegawai honorer, ada juga pegawai kejaksaan. Jadi kalau memakai baju jaksa atau berkantor di kejaksaan belum tentu jaksa, bisa saja oknum yang mengatasnamakan jaksa," ujarnya.

Asintel mengakui ada kegiatan penegakan hukum oleh Kejari Kabupaten Tasikmalaya terhadap beberapa kepala desa yang diduga melakukan penyalahgunaan keuangan desa yang dananya bersumber dari APBN dan APBD baik dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. (Ahmad Sayuti)

Loading...